TEMPO.CO, Jakarta - Junta Niger mencabut serangkaian perjanjian kerja sama militer dengan Prancis pada Kamis, 3 Agustus 2023. Ini merupakan sebuah keputusan yang secara drastis dapat membentuk kembali perjuangan melawan gerilyawan Islam di wilayah itu, setelah penggulingan Presiden Niger Mohamed Bazoum pekan lalu.
Keputusan tentang pencabutan lima kesepakatan militer dengan Prancis antara 1977 dan 2020 dibacakan di televisi nasional Kamis malam oleh perwakilan junta Amadou Abdramane.
Menurut Abdramane, pemberitahuan diplomatik akan dikirim ke Prancis terkait hal itu. Sejauh ini, tidak ada tanggapan langsung dari Prancis.
Prancis memiliki antara 1.000 dan 1.500 tentara di Niger. Mereka membantu memerangi pemberontakan oleh kelompok yang terkait dengan al Qaeda dan ISIS yang telah mengacaukan wilayah Sahel Afrika Barat.
Seperti kudeta baru-baru ini di negara tetangga Burkina Faso dan Mali, pengambilalihan militer minggu lalu di Niger terjadi di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang berkembang. Beberapa penduduk setempat menuduh mantan penguasa kolonial mencampuri urusan mereka.
Mitra regional dan Barat Niger, termasuk Prancis, telah memberlakukan sanksi besar-besaran dalam upaya menekan para pemimpin kudeta untuk memulihkan ketertiban konstitusional setelah penggulingan Bazoum. Kudeta di Niger ketujuh di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.
Pemimpin junta Abdourahamane Tiani, mantan kepala pengawal presiden Niger, mengatakan dia tidak akan mundur.
Tiani telah memenangkan dukungan dari junta di Mali dan Burkina Faso. Ia menjadikan kondisi ketidakamanan yang terus-menerus sebagai pembenaran utamanya untuk merebut kekuasaan, meskipun data tentang serangan di negara tersebut menunjukkan bahwa keamanan sebenarnya telah meningkat.
