Hun Sen Kembali Berkuasa, AS Hentikan Bantuan di Kamboja

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat akan menghentikan beberapa program bantuan asing di Kamboja. AS juga memberlakukan larangan visa pada individu yang dinilai merusak demokrasi. Larangan dilakukan setelah Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa mengumumkan kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Minggu, 23 Juli 2023.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Washington terganggu dengan pemilu di Kamboja. Dalam pemilihan itu, Perdana Menteri Hun Sen tidak menghadapi lawan yang layak. Pemilu juga dilakukan secara tidak bebas dan tidak adil.

"Menjelang pemilu, otoritas Kamboja terlibat dalam ancaman dan gangguan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil yang menggerogoti semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja," kata Miller.

"Sebagai tanggapan, Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada individu yang merusak demokrasi dan menghentikan program bantuan asing tertentu," ujarnya. 

Miller meminta pihak berwenang Kamboja untuk memulihkan demokrasi multi-partai. Kamboja juga diminta mengakhiri persidangan yang bermotivasi politik serta menyetop hukuman terhadap para pengkritik pemerintah. Kamboja diminta pula mengizinkan media independen beroperasi tanpa campur tangan pemerintah. 

Hun Sen, telah memerintah Kamboja selama 38 tahun. Ia telah menepis kekhawatiran Barat tentang kredibilitas pemilihan, bertekad untuk mencegah hambatan apa pun dan akan mengalihkan kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet. 

Para kritikus menilai pemilu Kamboja adalah tipuan yang bertujuan memperkuat aturan partai sebelum pengalihan kekuasaan kepada Hun Manet. Sebabnya Hun Sen tidak menghadapi lawan yang layak setelah tindakan keras yang kejam selama bertahun-tahun terhadap para pesaingnya.

Menurut panitia, pemilu Kambija diiukuti oleh 8,1 juta orang. Sebanyak 17 partai peserta pemilu, sebagian besar tidak memiliki latar belakang yang jelas dan tidak ada yang memenangkan kursi dalam pemilihan terakhir di 2018. 

REUTERS

Pilihan Editor: Rusia Luncurkan Penyelidikan Kriminal Atas Kematian Jurnalis Perang RIA