TEMPO.CO, Jakarta - Militer Israel, Jumat, 21 Juli 2023, mengatakan bahwa pihaknya sedang memeriksa dampak surat yang dikirim oleh pasukan cadangan angkatan udara yang mengancam akan berhenti menjadi sukarelawan jika pemerintah melanjutkan rencana perombakan peradilan.
Juru bicara Daniel Hagari mengatakan militer sedang memeriksa rincian surat yang katanya diparaf oleh lebih dari 1.100 tentara cadangan dan "karenanya, akan memeriksa implikasinya".
Surat itu, yang diterbitkan di media Israel tanpa mencantumkan para penandatangannya, adalah tanda terbaru penentangan di dalam militer terhadap perubahan peradilan yang didorong oleh koalisi nasionalis-agama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Tampaknya hal itu membuat setidaknya beberapa anggota koalisi lebih bertekad untuk memajukan perubahan tersebut.
"Bahkan jika kami ingin meninggalkan undang-undang dan berhenti, kami tidak bisa," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, salah satu mitra sayap kanan Netanyahu. "Negara yang menyerah pada ancaman para jenderal sebenarnya akan menjadi negara yang diperintah oleh junta militer, yang merupakan hal terjauh dari demokrasi."
Veteran angkatan udara mengatakan bahwa tentara cadangan yang menjadi sukarelawan setelah menyelesaikan wajib militer mereka merupakan sekitar setengah dari awak yang dikirim untuk serangan mendadak.
Para pendukung perubahan yudisial mengatakan perombakan itu akan mengembalikan keseimbangan cabang-cabang pemerintahan. Kritikus mengatakan perombakan tersebut akan menghapus pemeriksaan dan keseimbangan penting. Dorongan inilah yang telah memicu berbulan-bulan protes nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Barat.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia "bekerja dengan segala cara untuk menghasilkan konsensus yang luas, mencegah kerusakan keamanan Israel dan menjauhkan IDF dari perselisihan politik."
Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada anggota parlemen, kepala staf militer dan kepala angkatan udara, pasukan cadangan menyerukan kesepakatan luas tentang perombakan peradilan dan agar pemerintah mempertahankan independensi peradilan.
