TEMPO.CO, Jakarta - Tewasnya puluhan ribu warga Amerika Serikat akibat overdosis fentanyl buatan China, mendorong pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengusulkan pemberian sanksi baru kepada Beijing.
"Saya akan mendorong amandemen - bipartisan - ke dalam RUU pertahanan yang akan mencakup penghentian fentanyl dan undang-undang yang memberdayakan sanksi, dan kami akan membawa RUU itu ke sidang minggu ini," kata Schumer pada konferensi pers di New York, Minggu, 16 Juli 2023.
Schumer menyalahkan China atas sebagian besar fentanyl yang menurut pihak berwenang AS bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang Amerika akibat overdosis.
"Saya harap itu akan lolos. Saya percaya itu akan lolos dengan dukungan bipartisan yang kuat. Dan itu harus. Itu harus."
Kedutaan Besar China di Washington, D.C., belum mengeluarkan pernyataan terkait ancaman Schumer itu.
Sebelumnya, Beijing menuduh Washington menggunakan krisis fentanyl sebagai dalih untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan China dan telah menawarkan untuk bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi masalah narkoba.
Media pemerintah China telah berulang kali menggambarkan kecanduan dan permintaan obat tersebut sebagai masalah dalam negeri AS.
Schumer mengatakan amandemen tersebut, yang diajukan oleh Senator Demokrat Sherrod Brown dan Senator Republik Tim Scott, akan memberi wewenang kepada Gedung Putih untuk menyatakan perdagangan fentanil sebagai keadaan darurat nasional dan membuka pintu bagi sanksi.
"Ini akan sangat sulit bagi mereka dan kami akan membuat mereka menekan fentanil yang datang ke Amerika Serikat," kata Schumer.
Undang-undang yang diperkenalkan oleh dua anggota parlemen tahun ini akan mengharuskan Presiden AS Joe Biden memberikan sanksi kepada anggota kunci organisasi kriminal internasional yang terlibat dalam perdagangan fentanyl dan mengizinkan hasil dari properti terhukum mendanai penegakan hukum.
Senat yang dipimpin Demokrat akan mulai memperdebatkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA fiskal 2024 pada hari Selasa. Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan oleh Partai Republik mengesahkan RUU versinya sendiri pada hari Jumat.
Undang-undang berisi kebijakan untuk Pentagon, diperkirakan akan menghadapi jalur kontroversial yang tidak biasa untuk menjadi undang-undang tahun ini, setelah DPR menambahkan sejumlah amandemen tentang masalah "perang budaya" termasuk layanan aborsi dan transgender yang ditentang oleh Demokrat.
Senat diperkirakan akan mengesahkan versi NDAA bulan ini, setelah itu kedua kamar akan merundingkan kompromi yang akan menghasilkan pemungutan suara akhir tahun ini.
REUTERS
Pilihan Editor Putin Ejek Ukraina: Serangan Balasan Musuh Tidak Berhasil
