TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengakui telah bertemu pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi pada Minggu, 9 Juli 2023. Bangkok tetap mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk kembali menggandeng otoritas di Naypyidaw.
Saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 12 Juli 2023, usai pertemuan menteri luar negeri ASEAN, Don tidak mau membeberkan apa yang dia bahas dengan Suu Kyi. Namun pertemuan itu berjalan baik dan dia memastikan peraih nobel perdamaian itu berada dalam keadaan sehat.
“Dia mendorong dialog,” kata Don soal pertemuan dengan Suu Kyi.
Myanmar dilanda ketidakstabilan politik dan ekonomi pasca-kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih dari sipil yang dipimpin Suu Kyi pada 2021. Ratusan orang tewas dan ribuan orang ditangkap – terjadi penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta penyiksaan yang meluas di Myanmar.
Perpecahan di antara negara-negara anggota masih membayangi ASEAN.
Upaya Thailand pada bulan lalu untuk membujuk negara-negara tetangganya agar mau kembali berdialog dengan para jenderal penguasa di Myanmar, memicu polemik dan dikhawatirkan dapat merusak pendekatan ASEAN.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa lima butir konsensus yang disepakati oleh ASEAN masih menjadi pegangan utama dalam menyelesaikan krisis Myanmar, saat pembukaan retreat pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Jakarta. “Implementasi 5PC harus tetap menjadi fokus ASEAN,” katanya.
Yang dimaksud menteri adalah kesepakatan yang dicapai di Jakarta dua tahun lalu mencakup penghentian permusuhan, memungkinkan dialog inklusif, dan memberikan akses penuh ke bantuan kemanusiaan bagi Myanmar.
Kepala urusan harian Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar I Gusti Ngurah Swajaya menolak berkomentar soal pertemuan Don dengan Suu Kyi.
Kepada wartawan pada Rabu, Don menyebut ASEAN perlu ada keterlibatan dengan Junta Myanmar. Semua anggota, menurutnya mematuhi konsensus, tetapi pendekatannya itu mencerminkan pihak di Myanmar yang lebih suka melihat kesepakatan yang lebih damai.
Kemarin saat di Jakarta, diplomat top Bangkok itu membela inisiatif untuk kembali menggandeng junta Myanmar dalam pertemuan dua hari di Pattaya bulan lalu.
Menurutnya, pembicaraan yang sudah tiga kali diselenggarakan Thailand dengan mengundang Tatmadaw, sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN berdasarkan dokumen tinjauan dan keputusan implementasi konsensus.
Kepemimpinan Indonesia sudah melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk junta militer dan pemerintahan bayangan sipil atau NUG dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.
Jakarta mendorong de-eskalasi kekerasan dan penghentian penggunaan senjata, serta mengusahakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang membutuhkan.
Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lina Alexandra, berbicara kepada Tempo pada Selasa, mengatakan, inisiatif Thailand itu merusak usaha ASEAN. Ia menilai Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong dialog inklusif dan kedepannya Jakarta perlu membuat benchmark untuk langkah yang dijalankannya.
Pilihan Editor: Menlu Thailand Bela Inisiatif Bangkok Soal Myanmar, meski Ditentang ASEAN
DANIEL A. FAJRI
