TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia kehilangan 1 persen dari dari produk domestik bruto (PDB) atau kerugian yang timbul dari praktik bisnis “Ali Baba” di negara tersebut mencapai sekitar 1% dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia, yang tahun lalu mencapai 1,7 triliun ringgi atau Rp4.883 triliun, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Dia mengatakan kerugian itu terkait dengan kolusi dalam pengadaan, perizinan, izin dan kuota, serta subsidi dan hibah.
Dalam keterangannya, Anwar mengatakan Dewan Aksi Ekonomi Nasional (MTEN) menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas rent-seeking yang biasa dikenal dengan budaya "Ali Baba".
Anwar mengatakan, Kementerian Perekonomian dan Kejaksaan Agung, dengan partisipasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, akan mempelajari dan menyusun kebijakan dan strategi hukum yang tepat untuk memberantas aktivitas perburuan rente dengan mengajukan proposal ke Kabinet.
"Ali Baba" adalah praktik bisnis di mana mereka yang memenangkan proyek atau kontrak kemudian mensubkontrakkan pekerjaan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
Istilah ini juga berlaku untuk penduduk setempat yang memiliki bisnis tetapi menyewakannya kepada orang asing untuk beroperasi.
Bulan lalu, Menteri Perekonomian Rafizi Ramli mengatakan konsep "Ali Baba" telah terjadi sejak lama tanpa ada undang-undang khusus yang mengekangnya, menambahkan bahwa hal ini telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat.
Anwar mengatakan MTEN kemarin juga membahas Roadmap Transisi Energi Nasional.
Dia mengatakan fase pertama transisi akan melibatkan 10 proyek percontohan unggulan bernilai tinggi yang diperkirakan menelan biaya RM25 miliar dan akan menciptakan 23.000 pekerjaan berkualitas tinggi.
Anwar mengatakan proyek percontohan ini juga diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dioksida hingga lebih dari 10.000 gigagram.
FMT
Pilihan Editor Menlu Cina Qin Gang Absen Pertemuan ASEAN, Sudah Tak Tampil di Publik Dua Pekan
