Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AS Akan Kirim Bom Tandan ke Ukraina, Rusia: Berarti Akui Kejahatan Perang

image-gnews
Prajurit Ukraina memegang bom tandan yang dijinakkan dari rudal MSLR, di antara potongan-potongan roket yang digunakan oleh tentara Rusia, yang menurut ahli amunisi Ukraina tidak meledak saat terkena benturan, di wilayah Kharkiv, Ukraina, 21 Oktober 2022. REUTERS /Clodagh Kilcoyne/File Foto
Prajurit Ukraina memegang bom tandan yang dijinakkan dari rudal MSLR, di antara potongan-potongan roket yang digunakan oleh tentara Rusia, yang menurut ahli amunisi Ukraina tidak meledak saat terkena benturan, di wilayah Kharkiv, Ukraina, 21 Oktober 2022. REUTERS /Clodagh Kilcoyne/File Foto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Amerika Serikat untuk mengirim amunisi bom tandan atau bom klaster ke Ukraina mendapat tentangan keras dari Rusia. Kedutaan Rusia di AS pada Minggu Malam mengatakan Gedung Putih pada dasarnya mengakui melakukan kejahatan perang dengan menyetujui pengiriman munisi tandan ke Ukraina.

"Kami memperhatikan pernyataan (John) Kirby (juru bicara Penasihat Keamanan Nasional AS) tentang pengiriman bom klaster ke Ukraina. Pejabat tersebut secara de facto mengakui, Amerika melakukan kejahatan perang dalam konflik Ukraina," demikian pernyataan Kedubes Rusia di Washington DC, melalui Telegram, seperti dilansir Reuters, Senin 10 Juli 2023.

Pemerintahan Presiden Joe Biden pada Jumat pekan lalu menyetujui pengiriman bom klaster. Senjata yang dilarang penggunaannya di banyak negara itu masuk dalam paket bantuan senjata terbaru untuk Ukraina senilai US$800 juta.

Pengiriman itu dilakukan atas permintaan Ukraina yang beralasan penggunaannya akan memberikan dampak psiko-emosional luar biasa bagi pasukan Rusia di medan perang.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, bom tandan bisa meningkatkan serangan pembalasan Ukraina untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia sejak invasi pada 24 Februari 2022. "Kami sadar bom klaster bisa menimbulkan risiko bahaya bagi warga sipil, yakni dari senjata yang tidak meledak. Inilah mengapa kami menunda keputusan selama kami bisa," kata Sullivan.

Namun dia menilai risiko kematian warga sipil akan lebih tinggi lagi jika pasukan dan tank Rusia terus mengalahkan tentara Ukraina untuk merebut wilayah lebih luas. Apalagi Ukraina tak memiliki artileri yang cukup untuk melawan.

Bom klaster merupakan senjata beranak pinak, di dalamnya terdapat puluhan bom kecil yang bisa menyerang area lebih luas. Masalahnya, tidak semua bom meledak saat itu, sehingga mengancam warga sipil setelah konfilk berakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ukraina sudah memberi jaminan tertulis mereka akan menggunakannya dengan sangat hati-hati," kata Sullivan, seraya menegaskan Dewan Keamanan Nasional AS sepakat untuk mengirim senjata tersebut.

Ukraina juga berjanji tak akan menggunakannya di wilayah Rusia. Sementara itu paket bantuan keamanan senilai US$800 juta yang diumumkan Pentagon juga termasuk 31 unit meriam Howitzer, amunisi tambahan rudal sistem pertahanan Patriot, serta senjata anti-tank.

Meriam howitzer 155 mm bisa digunakan untuk menembak amunisi bom klaster. Selain itu ada pula drone Penguin, amunisi Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), kendaraan tempur Bradley, dan kendaraan angkut personel lapis baja Stryker.  Itu merupakan paket bantuan AS ke-42 untuk Ukraina sejak invasi Rusia yang jika ditotal nilainya lebih dari US$40 miliar.

Pilihan Editor: Beda Sikap AS dan Jerman soal Kiriman Amunisi Bom Tandan ke Ukraina

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cina Murka, Tuduh Amerika Serikat Kerajaan Kebohongan

5 jam lalu

Ilustrasi Bendera Cina dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Cina Murka, Tuduh Amerika Serikat Kerajaan Kebohongan

Amerika Serikat disebut Cina sebagai kerajaan kebohongan karena menuduh Beijing memanipulasi informasi.


Amerika Serikat di Ambang Shutdown, Layanan Pemerintah Bakal Lumpuh

6 jam lalu

Ribuan bendera AS terlihat di halaman National Mall menjelang upacara pelantikan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat ke-46 di Washington DC, Senin, 18 Januari 2021. REUTER/Carlos Barria
Amerika Serikat di Ambang Shutdown, Layanan Pemerintah Bakal Lumpuh

Penutupan pemerintahan atau government shutdown tengah mengancam Amerika Serikat. Sejumlah layanan bakal lumpuh.


AS Kutuk Vonis Hukuman Seumur Hidup pada Akademisi Muslim Uighur Rahile Dawut

11 jam lalu

Akademisi Uighur, Rahile Dawut. (Dok.Lisa Ross)
AS Kutuk Vonis Hukuman Seumur Hidup pada Akademisi Muslim Uighur Rahile Dawut

Amerika Serikat mengutuk hukuman seumur hidup yang dijatuhkan pengadilan di Cina kepada akademisi Muslim Uighur terkenal Rahile Dawut.


Putin Klaim Warga Ukraina di Daerah Pendudukan Ingin Gabung ke Rusia

14 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin, didampingi oleh Kepala Eksekutif produsen minyak Rosneft Igor Sechin dan Wakil Perdana Menteri Yuri Trutnev, mengunjungi galangan kapal Zvezda untuk mengambil bagian dalam upacara pemberian nama kapal tanker baru di kota Bolshoy Kamen dekat Vladivostok, Rusia, September 11, 2023. Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool melalui REUTERS
Putin Klaim Warga Ukraina di Daerah Pendudukan Ingin Gabung ke Rusia

Vladimir Putin mengklaim bahwa penduduk wilayah yang dicaplok Moskow di Ukraina menyatakan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari Rusia


Biden: Penutupan Pemerintah Bisa Berdampak Besar pada Angkatan Bersenjata

16 jam lalu

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy di Gedung Putih, 22 Mei 2023. REUTERS/Leah Millis
Biden: Penutupan Pemerintah Bisa Berdampak Besar pada Angkatan Bersenjata

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.


DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

17 jam lalu

Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada wartawan saat konferensi pers tentang penutupan pemerintah AS di Capitol di Washington, 29 September 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

Anggota Republik garis keras di DPR menolak RUU pendanaan sementara, akibatnya lembaga Pemerintah AS ditutup mulai besok karena tidak ada anggaran.


Rusia Dikabarkan Tembak Jatuh Jet Tempur Su-35 Milik Sendiri di Ukraina

19 jam lalu

Jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia menembakkan rudal selama kompetisi Aviadarts, sebagai bagian dari International Army Games 2021, di kisaran Dubrovichi di luar Ryazan, Rusia 27 Agustus 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Foto
Rusia Dikabarkan Tembak Jatuh Jet Tempur Su-35 Milik Sendiri di Ukraina

Jet tempur canggih Rusia, Su-35, dikabarkan tertembak oleh sistem pertahanan udara sendiri di dekat garis depan di Zaporizhzhia selatan Ukraina


Top 3 Dunia: Timor Leste - Cina, Pertemuan Putin dan Bos Baru Wagner, Shutdown AS

21 jam lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky duduk di jet tempur F-16 di Pangkalan Udara Skrydstrup di Vojens, Denmark, 20 Agustus 2023. Pemberian jet tempur dari Denmark untuk Ukraina itu merupakan langkah terbaru dari sekutu Barat guna mendukung upaya Ukraina untuk menangkis invasi Rusia. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS
Top 3 Dunia: Timor Leste - Cina, Pertemuan Putin dan Bos Baru Wagner, Shutdown AS

Top 3 Dunia dibuka dengan kabar dari Timor Leste bahwa negara tersebut belum menjalin kerja sama militer dengan Cina.


Normalisasi Israel - Saudi Tak Akan Perbesar Peluang Palestina Merdeka

1 hari lalu

Seorang anak Palestina duduk diatas tembok bergambarkan gajah di kamp pengungsian Shati, kota Gaza, 19 Desember 2015. Shati menjadi simbol abu-abu kemiskinan yang duhini oleh 87.000 penduduk. AP/Hatem Moussa
Normalisasi Israel - Saudi Tak Akan Perbesar Peluang Palestina Merdeka

Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel tampaknya tidak akan memperbesar peluang Palestina mendapat menjadi negara merdeka dan berdaulat.


Liverpool Jual Saham Minoritas ke Investor Olahraga Berbasis di New York

1 hari lalu

Logo Liverpool
Liverpool Jual Saham Minoritas ke Investor Olahraga Berbasis di New York

Pemilik Liverpool menyatakan investasi itu terutama akan digunakan untuk membayar utang akibat pandemi Covid-19.