TEMPO.CO, Yogyakarta - Modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kian beragam. Dalam Forum Tingkat Tinggi Women, Peace, and Security atau WPS High Level ASEAN, lembaga Migrant CARE membeberkan sejumlah perdagangan orang di media sosial.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo menyebutkan buruh migran asal Indonesia yang diperdagangkan melalui platform online banyak tersebar di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dialiri Sungai Mekong, yakni Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.
Pelaku kejahatan menggunakan scamming online atau penipuan online lewat berbagai informasi palsu yang menyasar perempuan. Data terbaru Migrant CARE menurut Wahyu menunjukkan 307 korban scamming online berasal dari kalangan yang tinggal di perkotaan. Sebanyak 60 persen dari angka itu berasal dari Sumatera Utara.
Korban TPPO ini berangkat dengan menggunakan pesawat carter dengan beberapa kali penerbangan dari Bandara Kualanmu. Korban kebanyakan lulusan sekolah menengah atas maupun sarjana ilmu komputer dan informatika.
Menurut Wahyu ada pola baru dalam perekrutan itu, yakni perluasan target korban perdagangan manusia atau TPPO. “Menyasar kelompok yang well educated,” kata Wahyu, Rabu, 5 Juli 2023.
Data pemerintah, kata Wahyu menunjukkan terdapat 2.300 perekrutan korban kejahatan digital dan 25 persen di antaranya merupakan perempuan. Korban direkrut untuk eksploitasi seksual dan pekerja rumah tangga. Sebagian besar berasal dari daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Jawa.
Migrant CARE mendesak penyedia jasa media sosial dan aplikasi marketplace untuk bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Ada tanggung jawab sosial soal bisnis yang berperspektif Hak Asasi Manusia.
Direktur SAFENet, Damar Juniarto menyebutkan motif awal sebagian besar korban kejahatan online ingin memperoleh gaji besar. Mereka ada yang menjadi operator judi online. Korban yang menjadi buruh migran itu terjerat kasus pidana dan kehilangan pekerjaan.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kata Damar bertanggung jawab untuk melindungi perempuan agar bisa bertahan dari ancaman kejahatan digital karena pengetahuan keamanan siber tidak merata dan ini isu yang baru atau termutakhir. “Ancaman digital jauh lebih besar. Tak cukup mengamankan perangkat dan data,” ujar dia.
Pengamat teroris Noor Huda Ismail menjelaskan media sosial membuka kesempatan buruh migran bergabung dengan jaringan teroris. Dahulu untuk menjadi teroris harus bergabung terlebih dahulu dengan organisasi atau jaringan teroris secara langsung atau tatap muka. Kini, terjadi pergeseran karena dengan hanya terhubung di media sosial dan cocok dengan narasi yang disampaikan, maka orang tersebut bisa bergabung dengan jaringan teroris. “Tidak perlu aksi kolektif, sekarang hanya kenal lewat grup WhatsApp radikalisasi itu bisa terbentuk,” kata Noor Huda.
Dia mengamati radikalisasi menimpa diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Mereka tersebar di Jepang, Hongkong, Syiria, Korea Selatan, dan Singapura. Di Singapura misalnya, dia menemukan 12 orang yang menjadi korban jaringan teroris. Satu di antaranya terpapar ceramah ustad di Facebook. Ada juga yang menjadi korban setelah mencari jodoh secara online dan menikah dengan mujahid yang menjanjikan surga di Syiria.
Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah menyebutkan rekomendasi dari kelompok masyarakat sipil akan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ruby mendorong pemerintah terbuka dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Dia mencontohkan Kelompok Kerja Tematis, mekanisme formal keterlibatan masyarakat sipil dalam pencegahan terorisme bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. “Yang perlu dari masyarakat sipil adalah ketahanan dan keberlanjutan. Juga memastikan ruang kritis terus jalan,” kata dia.
Forum Tingkat Tinggi Women, Peace, and Security atau WPS High Level ASEAN melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil itu mengambil tema membangun ketahanan komunitas: menerapkan perspektif interseksional pada rencana aksi regional perempuan, perdamaian, dan keamanan. Peserta forum di antaranya The Asian Muslim Action Network atau Aman Indonesia, Migrant CARE, dan SAFENet, dan Joint Initiative for Strategic Religious Action atau Jisra.
Selain perdagangan manusia dan terorisme, forum itu juga membahas sejumlah isu krusial di Asia Tenggara di antaranya dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan mempromosikan pluralisme agama.
SHINTA MAHARANI
Pilihan Editor: Warga Palestina Kembali ke Jalan-jalan Jenin Setelah Israel Angkat Kaki
