Korea Selatan Berencana Mereformasi Sistem Pendidikan Swasta

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan, Senin, 26 Juni 2023, mengumumkan rencana untuk membatasi pengeluaran negara yang terus meningkat untuk pendidikan swasta, yang dituding sebagai faktor utama di balik penurunan tingkat kesuburan negara itu.

Langkah itu dilakukan saat Presiden Yoon Suk Yeol bulan ini mengkritik tes masuk perguruan tinggi yang memasukkan pertanyaan yang tidak ada dalam kurikulum di sekolah umum, termasuk beberapa yang dijuluki "pertanyaan mematikan" karena kerumitannya.

"Kami akan memotong lingkaran setan pertanyaan mematikan dalam ujian, yang mengarah pada persaingan berlebihan antara siswa dan orang tua dalam pendidikan swasta," kata menteri pendidikan Lee Ju-ho dalam pengarahan.

Kementerian juga berjanji untuk menindak "kartel" pendidikan swasta dengan meningkatkan upaya untuk memantau apa yang disebutnya iklan palsu dan berlebihan oleh sekolah swasta yang menargetkan persiapan ujian.

Media lokal telah melaporkan dugaan hubungan antara industri pendidikan swasta dan pejabat pendidikan pemerintah dalam menyusun ujian masuk perguruan tinggi yang membutuhkan les privat agar dapat menguasai materi.

Warga Korea Selatan menghabiskan 26 triliun won (sekitar Rp 297 triliun) untuk pendidikan swasta tahun lalu, meskipun populasi siswa menurun, demikian menurut laporan bersama oleh kementerian pendidikan dan biro statistik pemerintah.

Hampir delapan dari 10 siswa menggunakan produk pendidikan swasta seperti kelas-kelas tambahan, yang dikenal sebagai "hagwons", menurut laporan tersebut.

Ketergantungan yang tinggi pada pendidikan swasta ini telah menyebabkan Korea Selatan memiliki biaya membesarkan anak tertinggi di dunia, menurut sebuah laporan tahun lalu, dan tingkat kelahiran terendah di dunia.

Pertanyaan mematikan biasanya diambil dari materi yang tidak tercakup dalam kurikulum sekolah umum, membuka pintu bagi "hagwons" untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar siswa cara menyelesaikannya.

Pendukung pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengatakan mereka membantu perguruan tinggi memilih kandidat dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi Yoon mengutip masalah keadilan, mencatat tidak setiap keluarga mampu membayar kelas ekstrakurikuler.

Shin So-young, seorang aktivis di kelompok sipil The World Without Worry About Private Education, mengatakan perubahan yang direncanakan mungkin tidak cukup untuk menahan persaingan.

"Pemerintah perlu membuat rencana yang lebih luas yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengurangi persaingan yang berlebihan ini untuk masuk ke beberapa universitas terbaik," kata Shin.

Tahun lalu, hampir 450.000 siswa sekolah menengah atas di seluruh negeri dan lulusan yang mengikuti tes pada November. Acara sepanjang hari itu menangguhkan penerbangan maskapai selama bagian pemahaman mendengarkan dari tes bahasa Inggris.

Saham perusahaan terkait pendidikan di Korea Selatan jatuh karena kekhawatiran atas perubahan kebijakan.

REUTERS

Pilihan Editor: Kronologi Pemberontakan Grup Wagner: Bersiap Serang Moskow dan Kudeta Putin