TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) pada Jumat 23 Juni 2023 mengumumkan akan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, karena gagal menghapus "konten yang tidak diinginkan" dari platform tersebut.
“Karena tidak ada kerja sama yang memadai dari Meta, MCMC tidak memiliki pilihan selain mengambil langkah definitif atau tindakan hukum terhadap Meta sebagai langkah untuk memastikan bahwa orang-orang aman dan terlindungi di ranah digital,” demikian pernyataan departemen komunikasi korporat MCMC.
“Tindakan ini diperlukan untuk mempromosikan akuntabilitas keamanan siber dan meningkatkan perlindungan konsumen terhadap bahaya online, termasuk aktivitas penipuan online.”
Menurut MCMC, Facebook telah “diganggu oleh sejumlah besar konten yang tidak diinginkan” yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, peniruan identitas, perjudian online, iklan penipuan, dan aspek ras, agama, dan royalti – yang dikenal sebagai 3R.
MCMC menambahkan bahwa Meta belum sepenuhnya bekerja sama dengan permintaannya untuk menghapus konten tersebut, dan gagal mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.
“Tanggapan Meta, yang lamban dan tidak memuaskan, belum memenuhi urgensi masalah ini dan menyebabkan meningkatnya perhatian dan pengawasan publik,” menurut pernyataan itu.
Regulator Malaysia menambahkan bahwa pihaknya tidak toleran terhadap penyalahgunaan platform online dan telekomunikasi, jaringan atau fasilitas online untuk aktivitas siber yang berbahaya, aktivitas phishing, atau konten apa pun yang mengancam stabilitas ras, keharmonisan sosial, dan menentang rasa hormat terhadap Penguasa.
Menurut Malay Mail, Meta mengatakan dalam sebuah laporan pada tahun 2022 bahwa mereka telah mengidentifikasi dan menghapus lebih dari 600 akun yang terkait dengan Polisi Kerajaan Malaysia di semua platform jejaring sosialnya karena melanggar kebijakan terhadap "perilaku tidak autentik yang terkoordinasi".
Sebagian besar akun tersebut diduga menjadi bagian dari “troll farm” untuk merusak atau memanipulasi wacana publik menggunakan akun palsu.
Meta dilaporkan mengklaim dalam laporan Quarterly Adversarial Threat bahwa jaringan akun palsu ini memposting meme dalam bahasa Melayu untuk mendukung pemerintahan Perikatan Nasional saat itu. Akun-akun tersebut juga berusaha menggambarkan para pengkritiknya sebagai korup, selain mempromosikan kepolisian, menurut Malay Mail.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengatakan Facebook, di antara platform sosial lainnya, telah menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Ini di tengah penolakan aplikasi perpesanan Telegram untuk bekerja sama dengan kementerian. Pada 5 Juni, MCMC mengumumkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap Telegram karena kasus kejahatan dunia maya yang terkait dengan platform tersebut.
Chief compliance officer regulator Zulkarnain Mohd Yasin mengatakan bahwa Telegram telah menjadi salah satu dari 5 platform teratas dengan aktivitas kejahatan dunia maya terbanyak, menurut New Straits Times (NST). Sebelumnya, aplikasi ini berada di posisi ke-11 antara tahun 2019 dan 2020.
Dalam sebuah laporan oleh NST pada 28 Mei, juru bicara Telegram, Vaughn, mengatakan bahwa aplikasi perpesanan menolak untuk berpartisipasi dalam "segala bentuk sensor politik". Dia mengatakan bahwa Telegram secara aktif memoderasi konten berbahaya di platformnya - termasuk penjualan zat ilegal dan pornografi publik - sejak diluncurkan.
Namun, setelah pertemuan dengan perwakilan Telegram, Fahmi mengatakan pada 19 Juni bahwa platform tersebut telah setuju untuk bekerja sama dengan MCMC dan polisi Malaysia untuk memberantas penipuan dunia maya, menurut The Star.
Pilihan Editor: WhatsApp Channels Mulai Bergulir dari Singapura dan Kolombia, Fitur Buat Follow di WA
CHANNEL NEWSASIA
