Kepala HAM PBB Ingin Buka Kantor di Cina dan India

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala HAM PBB Volker Turk mengutarakan keinginan membangun kantor pertama HAM PBB di dua negara terpadat di dunia, yakni India dan Cina. Masalah HAM di dua negara itu telah menarik skrutinisasi lebih luas, dan badan global ingin terus terlibat penyelesaiannya.

Kantor HAM PBB, yang didirikan setelah Perang Dunia II, sudah ada di total 95 negara. Pemimpinnya memainkan peran kunci dalam memanggil tersangka pelaku serta bekerja dengan negara-negara yang bersangkutan untuk membawa perubahan.

Turk, yang menjabat sebagai komisaris tinggi pada akhir 2022, menggunakan pidato pembukaannya di Dewan HAM PBB pada Senin, 19 Juni 2023, untuk mendesak kerja sama yang lebih besar dan memilih negara-negara seperti Suriah, Iran, Israel, dan Rusia. Mereka dituntut harus berbuat lebih banyak mengenai HAM.

"Kami sekarang ingin meningkatkan keterlibatan. Saya juga percaya, penting bagi kami untuk hadir pertama kali di Cina dan India," katanya dihadapan dewan Jenewa pada pembukaan sesi empat minggu. Menurutnya, dunia berada pada "titik kritis" 75 tahun setelah mengadopsi Deklarasi Universal HAM.

Belum ada tanggapan dari Cina atau misi diplomatik India di Jenewa perihal ini. Membuka kantor HAM PBB di Cina akan menjadi tantangan tersendiri bagi Turk. Lawatan ke Cina oleh pendahulunya, Michelle Bachelet, pada tahun lalu disiapkan selama bertahun-tahun. Perjalanan itu didorong kekhawatiran tentang perlakuan Beijing terhadap Muslim Uyghur. Cina menyangkal adanya pelanggaran.

Amerika Serikat mengatakan sedang memantau peningkatan pelanggaran HAM di India oleh sejumlah pejabat. New Delhi meyakinkan pihaknya menghargai HAM.

Seorang juru bicara HAM PBB menambahkan Turk telah membahas gagasan dua kantor baru tersebut selama pertemuan dengan pemerintah. Ia tidak merinci reaksi mereka. Secara lebih luas, Turk telah menyuarakan keprihatinan tentang "pencekikan masyarakat sipil di beberapa negara", tanpa menyebut nama mereka.

Turk mengatakan pihaknya ingin menggandakan anggaran kantornya untuk meningkatkan pemantauan global. Meskipun, mungkin banyak negara menentang pengawasan lebih lanjut atas dasar kedaulatan.

HAM merupakan satu dari empat pilar PBB, di samping perdamaian dan keamanan, supremasi hukum dan pembangunan. Namun HAM PBB hanya mendapat 4 persen dari anggaran umum. Turk meminta Amerika Serikat agar segera bertindak atas diskriminasi rasial dan meratifikasi enam perjanjian HAM, termasuk satu perjanjian tentang hak anak.

REUTERS

Pilihan Editor: Sidang Mario Dandy Kembali Digelar Besok, Anak AG Bakal Hadir dan Bersaksi?