TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara inti anggota ASEAN kompak memutuskan tak menghadiri pertemuan bersama junta militer Myanmar yang diinisiasi oleh Thailand pada Minggu, 18 Juni 2023 waktu setempat. Apa yang diniatkan untuk pembicaraan damai regional itu telah menuai kritik tajam.
Pemerintah Kamboja dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 15 Juni 2023, menyatakan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn akan menghadiri pertemuan itu. Sedangkan negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, disebut telah menolak undangan Thailand, termasuk keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam pesan singkat kepada Tempo pada Minggu, 18 Juni 2023, mengkonfirmasi Indonesia tidak ikut rapat bersama Myanmar atas inisiatif Thailand itu. Sementara Menteri luar negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan pada Jumat, 17 Juni 2023, terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat puncak atau bahkan di tingkat menteri luar negeri.
Adapun Pemerintah Vietnam sudah mengkonfirmasi menteri luar negerinya tidak akan hadir "karena keterlibatan sebelumnya". Malaysia pun tidak akan hadir, kata dua sumber kepada Reuters yang mengetahui masalah tersebut. Filipina yang belum memberikan tanggapan atas pertemuan ini, terlihat tegas berada di kubu yang mengisolasi para jenderal di Myanmar.
Selama hampir dua tahun, para jenderal di Myanmar telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior ASEAN karena gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan lawan dari pihak pemerintah sipil Aung San Suu Kyi. Pemenang nobel perdamaian itu digulingkan dan sekarang tengah dipenjara.
Akan tetapi Thailand mengundang menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar Than Swe ke forum bersama dengan menteri luar negeri lainnya di ASEAN yang beranggotakan 10 negara, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters. Juru bicara junta Myanmar tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada Minggu.
Kementerian luar negeri Thailand bungkam tentang pertemuan dua hari yang dilakukan secara tergesa-gesa di kota resor Pattaya. Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengirimkan surat undangan hanya empat hari sebelum rencana dimulai. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Natapanu Nopakun mengatakan pada Minggu pagi kalau dia tidak memiliki informasi tentang pertemuan tersebut.
Myanmar telah diguncang oleh kekerasan sejak kudeta 1 Februari 2021, di mana militer berjuang di berbagai front untuk mencoba menghancurkan gerakan perlawanan pro-demokrasi bersenjata yang dibentuk sebagai tanggapan atas tindakan keras tersebut. Junta mengatakan sedang memerangi teroris yang bertujuan untuk menghancurkan negara.
Kritik terhadap inisiatif Thailand muncul menyusul pertemuan regional. Pembicaraan itu dianggap berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar dan tidak pantas karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN, yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".
Pandangan lain mempertanyakan mengapa Thailand menyerukan pembicaraan sekarang, padahal diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 16 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.
Oposisi Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG Myanmar, yang terdiri dari loyalis pemerintahan Aung Sang Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand. "Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.
Sebanyak 81 kelompok aktivis Myanmar merilis surat terbuka pada Minggu, 18 Juni 2023, untuk mengutuk inisiatif terselubung Thailand. Mereka menilai itu sebagai "kontradiksi terang-terangan" dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.
"Kami menuntut pemerintah sementara Thailand membatalkan pertemuan ini segera," demikian isi surat itu.
REUTERS
Pilihan Editor: Serangan Udara Israel ke Damaskus Targetkan Iran
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
