TEMPO.CO, Jakarta – Kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence seperti ChatGPT yang dibuat OpenAI – disokong Microsoft, mempersulit upaya pemerintah negara-negara dunia menyetujui undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Baik badan pengatur regulasi nasional atau internasional mengambil langkah-langkah terbaru untuk mengatasi tantangan ini.
Pemerintah Cina akan berusaha untuk memulai peraturan AI di negaranya, kata miliarder Elon Musk pada 5 Juni 2023, setelah bertemu dengan para pejabat dalam lawatannya baru-baru ini ke Negeri Tirai Bambu.
Regulator dunia maya Cina pada April lalu meluncurkan rancangan langkah-langkah untuk mengelola layanan AI generatif. Pihaknya ingin perusahaan menyerahkan penilaian keamanan kepada pihak berwenang sebelum mereka meluncurkan penawaran kepada publik.
Biro ekonomi dan teknologi informasi Cina pada Februari, menyatakan, Beijing akan mendukung perusahaan terkemuka dalam membangun model AI yang dapat menantang ChatGPT.
Seperti Cina, Inggris mengintip kemungkinan perencanaan peraturannya. Otoritas Jasa Keuangan Inggris, salah satu dari beberapa regulator negara bagian yang ditugaskan untuk menyusun pedoman baru yang mencakup AI, sedang berkonsultasi dengan Institut Alan Turing, lembaga hukum, dan akademik lainnya untuk meningkatkan pemahamannya tentang teknologi.
Regulator persaingan dan pasar Inggris mengatakan pada Mei, pihaknya akan mulai memeriksa dampak AI pada konsumen, bisnis, dan ekonomi dan apakah kontrol baru diperlukan. London mengatakan pada Maret pihaknya berencana untuk membagi tanggung jawab untuk mengatur AI antara regulator untuk hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, dan persaingan, daripada membuat badan baru.
Kepala bidang Teknologi Uni Eropa Margrethe Vestager menilai pihaknya, juga Amerika Serikat harus mendorong industri AI untuk mengadopsi kode etik sukarela dalam beberapa bulan untuk memberikan perlindungan. Pada 31 Mei, ia mengatakan undang-undang baru tengah dikembangkan dan dapat selesai dalam beberapa minggu ke depan.
Anggota parlemen utama UE pada Mei menyetujui rancangan aturan yang lebih ketat untuk mengendalikan AI generatif dan mengusulkan larangan pengawasan wajah. Parlemen Eropa akan memberikan suara pada draf Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa pada Juni.
Organisasi Konsumen Eropa (BEUC) telah menyampaikan keprihatinan tentang ChatGPT dan chatbot AI lainnya. Ia meminta badan perlindungan konsumen UE untuk menyelidiki teknologi dan potensi bahaya bagi individu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 12 Juni, 2023, mendukung proposal beberapa eksekutif AI untuk pembentukan agensi pengawas AI seperti Badan Energi Atom Internasional. Ia mencatat bahwa "hanya negara anggota yang dapat membuatnya, bukan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa".
Di sisi lain, Amerika Serikat, masih mencari masukan mengenai regulasi AI. Kepala Komisi Perdagangan Federal AS mengatakan pada Mei bahwa badan tersebut berkomitmen untuk menggunakan undang-undang yang ada untuk mengawasi beberapa bahaya AI, seperti meningkatkan kekuatan perusahaan dominan dan penipuan "pengisian turbo".
Senator Michael Bennet memperkenalkan RUU pada April yang akan membentuk gugus tugas untuk melihat kebijakan AS tentang AI, dan mengidentifikasi cara terbaik untuk mengurangi ancaman terhadap privasi, kebebasan sipil, dan proses hukum. Sedangkan Pemerintahan Biden pada awal April mengatakan sedang mencari komentar publik tentang langkah-langkah akuntabilitas potensial untuk sistem AI.
