Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua KPU Myanmar Ditembak Mati, Pelaku dari Pemberontak?

Reporter

image-gnews
Min Aung Hlaing memberikan suaranya dalam pemilu Myanmar pada 8 November 2020. Selain kontroversinya terkait pelanggaran HAM, nama Aung Hlaing juga kerap terlibat dalam sejumlah dugaan tindakan korupsi terkait beberapa usaha keluarganya yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. REUTERS/Thar Byaw/File Photo
Min Aung Hlaing memberikan suaranya dalam pemilu Myanmar pada 8 November 2020. Selain kontroversinya terkait pelanggaran HAM, nama Aung Hlaing juga kerap terlibat dalam sejumlah dugaan tindakan korupsi terkait beberapa usaha keluarganya yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. REUTERS/Thar Byaw/File Photo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua komisi pemilu Myanmar ditembak mati di Yangon pada Sabtu. Seperti dilansir Al Arabiya, militer Myanmar menuding kelompok sebagai pelakunya. Wakil ketua KPU Sai Kyaw Thu ditembak mati di kotapraja Thingangyun di Yangon timur, kata tim informasi militer dalam sebuah pernyataan.

Militer menuding "Pasukan Pertahanan Rakyat" anti-kudeta bertanggung jawab, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Serangan ini menjadi pembunuhan terakhir seorang tokoh terkenal yang terkait dengan junta negara itu.

Militer Myanmar telah memimpin penumpasan berdarah terhadap perbedaan pendapat, setelah merebut kekuasaan dalam kudeta lebih dari dua tahun lalu, memicu kerusuhan sosial dan krisis ekonomi.

“Pasukan Pertahanan Rakyat” sipil yang dideklarasikan sendiri bermunculan menentang junta, dengan pejuang mereka menargetkan pejabat yang dianggap bekerja dengan militer.

Militer menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 atas tuduhan penipuan pemilih yang tidak berdasar dalam pemilihan tahun sebelumnya.

Ia telah menugaskan komisi pemilihan yang ditunjuk oleh junta untuk mengadakan pemungutan suara baru, yang menurut penentang militer tidak mungkin bebas atau adil.

Bulan lalu, komisi tersebut membubarkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi karena kegagalannya untuk mendaftar ulang di bawah aturan pemilu rancangan militer yang keras.

Partai utama yang didukung militer Myanmar, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, telah mendaftar, lapor media pemerintah pada Jumat. Kelompok itu dikalahkan oleh NLD Suu Kyi pada pemilu 1990, 2015, dan 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Myanmar berada dalam kekacauan sejak perebutan kekuasaan oleh militer, yang memicu pertempuran baru dengan pemberontak etnis dan melahirkan lusinan kelompok oposisi lain yang kini memerangi militer.

Di seluruh negeri, hampir setiap hari terjadi pembunuhan terhadap pejabat junta tingkat rendah atau tersangka informan, dengan detail yang tidak jelas dan pembalasan dari militer sering kali menyusul dengan cepat.

Pada April tahun lalu, wakil gubernur bank sentral Myanmar, yang diangkat oleh militer beberapa hari setelah merebut kekuasaan, ditembak oleh penyerang tak dikenal di rumahnya di Yangon.

Pada November 2021, seorang eksekutif puncak dari Mytel -- perusahaan telekomunikasi antara militer dan perusahaan Vietnam Viettel -- ditembak mati di luar rumahnya di Yangon.

Pilihan Editor: Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

AL ARABIYA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

15 jam lalu

Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 20 November 2020. KPU Sulut mendistribusikan logistik pilkada Sulut dengan memprioritaskan keperluan logisitik untuk tiga kabupaten/kota di wilayah kepulauan pada tahap pertama serta 12 Kabupaten/Kota di wilayah darat pada tahap kedua, dan ditergetkan rampung pada 21 November 2020. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

Jumlah anggaran KPU dari masa ke masa sejak Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024. Berapa kali lipat kenaikannya?


Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar: Sosialisasi ke Pemilih Pemula hingga Wisatawan

1 hari lalu

Mobil yang membawa 18 bendera parpol peserta Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 26 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar: Sosialisasi ke Pemilih Pemula hingga Wisatawan

Kirab Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar pada Selasa sore, 26 September 2023. Kedatangan kirab yang mengestafetkan bendera 18 parpol itu sebelumnya datang dari Kota Semarang.


Menanti Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024

1 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Menanti Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024

MK belum memutus perkara gugatan batas usia capres-cawapres. Padahal, masa pendaftaran pasangan calon di KPU tinggal beberapa minggu lagi.


Polresta Solo Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024, Wartawan Sempat Digigit Anjing Polisi

2 hari lalu

Massa melakukan aksi protes terkait Pemilu 2024 di depan Kantor KPU. Aksi itu merupakan salah satu adegan dari Simulasi Sispamkota yang digelar jajaran Polresta Solo di Stadion Manahan Solo, Senin, 25 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Polresta Solo Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024, Wartawan Sempat Digigit Anjing Polisi

Seekor anjing K-9 milik Polresta Solo menggigit seorang jurnalis yang sedang meliput simulasi pengamanan Pemilu 2024.


Urus SKCK Persyaratan Capres, Anies Baswedan Dibonceng Motor

2 hari lalu

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sedang mengurus keperluan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di loket kepolisian di kantor Baintelkam Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 25 September 2023. SKCK merupakan persyaratan dokumen dari KPU untuk bakal calon presiden dan wakil presiden. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Urus SKCK Persyaratan Capres, Anies Baswedan Dibonceng Motor

Anies Baswedan baru mengurus SKCK ke Baintelkam Polri pada hari ini. Pendampingnya, Muhaimin Iskandar, sudah lebih dulu.


Soal Revisi PKPU 10/2023, Puan Maharani Dukung 30 Persen Keterwakilan Perempuan

2 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 25 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Soal Revisi PKPU 10/2023, Puan Maharani Dukung 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Puan Maharani buka suara soal polemik revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang minimal 30 persen kuota minimal caleg perempuan.


DKPP Sebut Pernah Surati KPU soal Revisi Peraturan Kuota Minimal Caleg Perempuan

4 hari lalu

Ketua DKPP Heddy Lugito saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
DKPP Sebut Pernah Surati KPU soal Revisi Peraturan Kuota Minimal Caleg Perempuan

DKPP mengaku pernah mengirim surat kepada KPU soal revisi Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang kuota caleg perempuan


KPU DKI: 2,6 Persen Bacaleg Wajib Mundur dari Pekerjaan

4 hari lalu

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
KPU DKI: 2,6 Persen Bacaleg Wajib Mundur dari Pekerjaan

KPU DKI menyebutkan terdapat 2,6 persen bacaleg yang harus mundur dari pekerjaan sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap atau DCT.


DKPP Periksa Bukti-Bukti Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Kuota Caleg Perempuan

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Anggota KPU Idham Holik (kiri) berbincang saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis'
DKPP Periksa Bukti-Bukti Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Kuota Caleg Perempuan

DKPP masih memeriksa bukti soal dugaan pelanggaran etik dari seluruh anggota KPU.


INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

4 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

INFID menyatakan parpol tidak memiliki sikap tegas dalam polemik aturan soal kuota minimal 30 persen caleg perempuan.