![Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]](https://statik.tempo.co/data/2019/08/26/id_867336/867336_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta -Petani kelapa sawit dan karet Malaysia pada Rabu, 15 Maret 2023, mengajukan petisi ke Uni Eropa untuk memprotes undang-undang baru terkait deforestasi.
“Tuntutan peraturan yang sepihak dan tidak realistis tentang ketertelusuran dan geolokasi akan mencegah petani kecil mengakses pasar Eropa,” kata sekelompok enam asosiasi petani kecil dalam pernyataan bersama.
Uni Eropa pada Desember lalu menyetujui undang-undang deforestasi yang mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan kapan dan di mana komoditas mereka diproduksi.
Brussel melalui peraturan itu juga meminta perusahaan terkait memberikan informasi yang "dapat diverifikasi", bahwa mereka tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah 2020, atau berisiko terkena denda yang besar.
Kelompok petani kecil mengajukan petisi kepada delegasi Uni Eropa di Kuala Lumpur. Mereka meminta para pemimpinnya untuk meninjau peraturan penggundulan hutan dan "mengakui kerugian" yang akan ditimbulkannya pada petani.
Petani menyumbang 26 persen, atau sekitar 1,5 juta hektar area perkebunan kelapa sawit di Malaysia -- produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia.
Indonesia dan Malaysia, pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, menuduh Uni Eropa memblokir akses pasar minyak sawit mereka.
Kementerian Komoditas Malaysia mengatakan kepada parlemen bahwa pihaknya berencana untuk membelanjakan RM10 juta atau sekitar Rp34 miliar pada 2023 untuk melawan apa yang mereka sebut kampanye anti-minyak kelapa sawit. Kuala Lumpur mencari tambahan 10 juta ringgit.
Secara global, lebih dari tujuh juta petani kecil membudidayakan kelapa sawit sebagai mata pencaharian, dan mengandalkan komoditas tersebut untuk keluar dari kemiskinan.
Kelompok petani mengatakan, aturan Uni Eropa menempatkan beban pada petani kecil dan mengancam mata pencaharian mereka
Mereka mengaku prihatin dengan potensi pelabelan Malaysia sebagai negara berisiko tinggi deforestasi dalam peraturan tersebut.
“Mengingat Malaysia dan catatan petani kecilnya tentang perlindungan hutan dan produksi berkelanjutan, dan adopsi wajib standar Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia di seluruh rantai pasokan minyak sawit, penunjukan seperti itu akan sangat merendahkan pemerintah Malaysia dan tidak dapat dibenarkan,” kata kelompok petani.
“Malaysia telah menerapkan sistem untuk memastikan non-deforestasi dan ketertelusuran, jadi kami tidak mengharapkan biaya tambahan untuk petani kecil,” katanya dalam pernyataan di Twitter.
Dia mengatakan UE dan negara-negara anggotanya siap mendukung petani kelapa sawit Malaysia menuju keberlanjutan.
Pilihan Editor: Malaysia Pertimbangkan Setop Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa
REUTERS
