TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2024-2026. Pencalonan ini disampaikan saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin, 27 Februari 2023.
Usulan Indonesia sebagai calon anggota Dewan HAM PBB mengusung tema "Inclusive Partnership for Humanity". Tema ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM.
Menlu Retno meminta dukungan dari negara-negara untuk mendukung pencalonan Indonesia tersebut dan memperkuat komitmen terhadap penegakan HAM dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-52 yang digelar bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM.
"Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah," kata Menlu Retno dilansir Antara.
Meski Deklarasi Universal HAM telah menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, Retno menyatakan pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, Indonesia berharap dapat memperoleh dukungan dari negara-negara lain dalam mencapai tujuan tersebut.
Sidang Dewan HAM PBB Dihadiri Lebih dari 100 Kepala Negara
Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tubuh organisasi itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Akan tetapi perdebatannya sering kali meningkatkan pengawasan terhadap masalah dan dapat memacu penyelidikan yang memberi bukti ke pengadilan nasional dan internasional.
Lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri akan ambil bagian dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mulai Senin, 27 Februari 2023. Menteri luar negeri tingkat tinggi lainnya yang akan menghadiri sesi terakhir termasuk Hossein Amir Abdollahian dari Iran, Annalena Baerbock dari Jerman dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi.
