TEMPO.CO, Jakarta -Lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri akan ambil bagian dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mulai Senin, 27 Februari 2023. Badan global itu berupaya mengatasi masalah mulai dari dugaan kejahatan perang Rusia Ukraina hingga perlakuan Cina terhadap kaum muslim minoritasnya.
Sesi Dewan HAM PBB di Jenewa itu akan berlangsung hingga 4 April. Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat badan investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina.
"Kami percaya bahwa itu harus menjadi perpanjangan teknis dari mandat tetapi juga memperkuat teks secara substansial," kata Yevheniia Filipenko, Perwakilan Tetap Ukraina untuk Kantor PBB di Jenewa, kepada wartawan, Jumat, 24 Februari 2023.
Ukraina telah menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kepemimpinan politik dan militer Rusia atas invasi tersebut. Kyiv mengatakan badan itu penting untuk memastikan Rusia bertanggung jawab atas kejahatannya.
Kyiv dan sekutunya tidak puas dengan partisipasi Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Utusan dari Moskow akan berpidato di dewan pada Kamis mendatang.
Ini akan menjadi pertama kalinya seorang pejabat Rusia dari Moskow hadir secara langsung sejak perang dimulai setahun lalu. Rusia pada April lalu diskors dari dewan karena alasan invasi, tetapi masih dapat mengambil bagian sebagai pengamat.
Moskow membantah melakukan kejahatan perang atau menargetkan warga sipil di Ukraina.
Para diplomat Barat secara terbuka membisu tentang reaksi mereka terhadap kehadiran Ryabkov. Sekutu melakukan walk out dari pidato Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di dewan tahun lalu atas invasi Moskow ke Ukraina.
Filipenko mengatakan Ukraina tidak menyambut kehadiran Rusia dan akan melakukan tindakan yang sesuai, tanpa memberikan rincian.
Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tubuh organisasi itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Akan tetapi perdebatannya sering kali meningkatkan pengawasan terhadap masalah dan dapat memacu penyelidikan yang memberi bukti ke pengadilan nasional dan internasional.
Menteri luar negeri tingkat tinggi lainnya yang akan menghadiri sesi terakhir termasuk Hossein Amirabdollahian dari Iran, Annalena Baerbock dari Jerman dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi.
Negara-negara juga akan mengamati dengan seksama bagaimana Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menangani masalah kemanusiaan di Cina. Turk sejak Oktober lalu menggantikan Michelle Bachelet, yang dituduh oleh beberapa kelompok HAM terlalu lunak terhadap Beijing.
Sebuah laporan PBB yang diterbitkan tahun lalu menemukan bahwa penahanan Uyghur dan Muslim lainnya oleh Cina kemungkinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beijing menyangkal adanya pelanggaran.
Dewan diperkirakan tidak akan mengejar mosi Cina kali ini setelah upaya yang dipimpin Barat untuk mengadakan debat tentang perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslimnya gagal tahun lalu.
Michele Taylor, duta besar AS untuk dewan, mengatakan kepada wartawan bahwa Washington akan terus menyoroti Cina dan sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana melakukannya.
REUTERS
Pilihan Editor: Peringatan Satu Tahun Perang Ukraina, PBB Kucilkan Rusia
