TEMPO.CO, Jakarta - Setiap hari, Park Gyung-sun, 71 tahun, mengirimkan bunga, dokumen, dan paket lainnya di sekitar Seoul - pekerjaan populer di kalangan warga lanjut usia yang berhak naik kereta bawah tanah secara gratis.
Pekerjaan itu, dijuluki "pengiriman perak" di Korea Selatan, memberikan Park, mantan pemilik kios pasar, penghasilan 700.000 won (Rp8,2 juta) sebulan. Perusahaan tempat dia bekerja hanyalah satu dari dua lusin di ibu kota Seoul.
"Ini menyenangkan dan bagus untuk kesehatan saya," kata Park seperti dikutip Reuters, Kamis, 16 Februari 2023. "Tapi sejujurnya, saya tidak akan melakukannya jika naik kereta bawah tanah tidak gratis karena tidak banyak yang tersisa untuk saya."
Tumpangan gratis telah dinikmati secara nasional oleh mereka yang berusia 65 tahun ke atas selama empat dekade dan ditujukan agar warga lanjut usia tetap aktif. Namun, mereka telah menjadi masalah politik yang pelik karena populasi Korea Selatan menua dengan cepat dan biaya pengoperasian kereta bawah tanah melonjak.
Beberapa kota yang mengoperasikan kereta bawah tanah mengancam akan menaikkan tarif atau menaikkan usia penumpang gratis kecuali pemerintah menanggung sebagian biayanya. Kementerian Keuangan Korea Selatan menolak mentah-mentah ide itu.
Sengketa tersebut merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas bagi ekonomi terbesar keempat di Asia di mana biaya kesejahteraan manula melonjak dan muncul di tengah perdebatan tentang menaikkan usia pensiun dari 60 tahun dan bagaimana memastikan skema pensiun nasional yang berkelanjutan.
Itu juga membuat Presiden Yoon Suk-yeol dalam kebingungan. Dia menjanjikan konsolidasi fiskal saat menjabat pada Mei tetapi juga menganggap pemilih lansia sebagai basis dukungan utama.
Konsumen sudah tidak senang dengan inflasi pada level tertinggi 24 tahun, kenaikan harga utilitas yang tajam, dan ekonomi yang pada kuartal terakhir membukukan kontraksi pertamanya dalam lebih dari dua tahun.
Beberapa anggota partai People Power yang berkuasa telah memperingatkan bahwa pengurangan tunjangan kereta bawah tanah untuk orang tua tidak akan membantu peluang mereka dalam pemilihan parlemen tahun depan - di mana partai tersebut berusaha untuk merebut kembali mayoritas sehingga Yoon dapat mendorong agenda reformasinya. .
Lebih dari 18% dari 51 juta penduduk Korea Selatan berusia 65 tahun atau lebih. Proporsi itu diproyeksikan mencapai 30% pada 2035 dan 40% pada 2050, menurut badan statistik negara itu.
Di wilayah Seoul yang lebih besar, di mana hampir 3,7 juta orang berusia 65 tahun atau lebih, lebih dari 233 juta tumpangan gratis diambil tahun lalu. Itu membjuat Seoul Metro menanggung sekitar 315 miliar won (Rp3,7 triliun), setara dengan 30% dari utangnya.
Untuk mengatasinya, Seoul meluncurkan rencana pada bulan Desember untuk menaikkan tarif kereta bawah tanah pertama kalinya sejak 2015, sebesar 30%, meskipun tumpangan gratis untuk orang tua akan tetap berlaku.
Kenaikan tarif yang direncanakan hanya dapat diminimalkan jika "setidaknya ada bantuan negara," Walikota Oh Se-hoon mengatakan pada konferensi pers pekan lalu, kebijakan tumpangan gratis telah diberlakukan di kota-kota oleh mantan diktator militer Chun Doo-hwan di awal 1980-an.
Kementerian keuangan mengatakan telah mendanai pembangunan dan peningkatan sistem kereta bawah tanah, dan kota-kota harus menangani biaya operasional.
"Dalam kasus Seoul, mereka sebenarnya berada dalam posisi keuangan yang jauh lebih solid daripada negara, dan mengingat situasi itu, saya pikir terlalu banyak meminta negara untuk bertanggung jawab atas hal ini," kata Wakil Menteri Keuangan Bang Ki-sun kepada Reuters.
Daegu, sebuah kota besar di tenggara Korea Selatan, mengatakan baru-baru ini akan mempertimbangkan untuk meningkatkan usia minimum yang memenuhi syarat secara bertahap menjadi 70 tahun. Kota lain, Daejeon, sedang melihat kebijakan serupa.
Enam puluh persen warga Korea mendukung peningkatan usia minimum untuk tunjangan warga lanjut usia termasuk naik kereta bawah tanah gratis menjadi 70 tahun, menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis minggu lalu. Tiga puluh empat persen menentang.
Kementerian kesejahteraan akan meninjau apakah pemerintah daerah berhak untuk mengubah tingkat kelayakan usia minimum, kata kantor Yoon mengomentari masalah tersebut.
Pilihan editor: ONH Malaysia Naik Jadi Rp107 Juta, di India Turun Rp9 Juta
REUTERS
