Junta Myanmar Cabut Amnesti untuk Penasehat Ekonomi Suu Kyi Asal Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Junta Myanmar mencabut amnesti atau pengampunan penjara atas seorang ekonom Australia, Sean Turnell. Ia merupakan penasihat pada pemerintahan demokratis Myanmar sebelumnya, menurut media setempat pada Kamis 26 Januari 2023.

Baca juga: Penasehat Ekonomi Aung San Suu Kyi Asal Australia Dijatuhi Hukuman Penjara di Myanmar

Turnell, dibebaskan pada November tahun lalu setelah dipenjara selama 21 bulan. Ia sudah kembali ke negaranya. Turnell dahulu bekerja sebagai penasihat bagi Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, pemimpin yang digulingkan melalui kudeta militer Myanmar.

Junta militer telah mencabut pengampunan bagi Turnell dan memerintahkan dia untuk hadir dalam sidang pengadilan di Myanmar, televisi ABC News melaporkan.  “Turnell dituduh melanggar persyaratan pengampunan karena dianggap junta memberikan informasi salah tentang Myanmar dalam sebuah wawancara,” menurut ABC News.

Pemerintah Australia menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan terbaru tersebut dan mengatakan mereka tidak pernah menerima dasar penahanan Turnell.

“Pemerintah Australia tidak pernah menerima dasar penahanan Profesor Turnell, ataupun tuduhan terhadapnya, dan kami kecewa bahwa ia saat ini diminta menjawab untuk pelanggaran yang tidak ditentukan setelah pembebasannya dari penahanan,” kata Kementerian Luar Negeri Australia.

Turnell adalah penasihat ekonomi Suu Kyi, yang digulingkan ketika militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021 dan kemudian menahan tokoh Myanmar itu.

Belakangan, junta militer menghukum sang ekonom tiga tahun penjara atas tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan.

Pada November tahun lalu, junta militer Myanmar membebaskan 5.744 tahanan, termasuk Duta Besar Inggris Vicky Bowman dan suaminya Ko Htein Lin, produser film asal Jepang Toru Kubota, serta Turnell, yang kembali ke Australia.

Namun, Suu Kyi dan para pemimpin politik senior dari partainya tidak termasuk dalam daftar penerima amnesti tersebut.

Pemerintahan Suu Kyi digulingkan melalui kudeta militer setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, meraih kemenangan dalam pemilihan umum pada November 2020. Kudeta itu diikuti dengan kerusuhan sipil yang meluas ketika orang-orang mengecam penggulingan Suu Kyi dan pemerintahan militer.

Junta menindak aksi-aksi protes itu dengan kekerasan, meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa negara tersebut sudah jatuh ke dalam perang saudara.

Sejak saat itu, tentara junta menewaskan lebih dari 1.500 orang dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Baca juga: Ekonom Australia Penasihat Suu Kyi Mengaku Tak Bersalah di Pengadilan Myanmar

ABC NEWS