TEMPO.CO, Jakarta - Kanye West atau biasa dipanggil Ye kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan visa Australia karena riwayat pernyataan anti-Semitnya, ketika tekanan meningkat untuk menolak masuknya rapper top AS itu.
Menteri Pendidikan Jason Clare mengutuk komentar anti-Semit Ye yang melibatkan Hitler dan Holocaust, dengan mengatakan orang lain yang telah membuat pernyataan serupa telah ditolak visanya.
Baca juga Kanye West Puji Hitler, dari Biden sampai Twitter dan Adidas Mengutuknya
"Orang-orang seperti itu yang telah mengajukan visa untuk masuk ke Australia di masa lalu telah ditolak," kata Clare dalam sebuah wawancara di Channel Nine, Rabu, 25 Januari 2023. "Saya perkirakan jika dia mengajukan visa, harus melalui proses yang sama dan menjawab pertanyaan yang sama seperti yang mereka lakukan."
Media mengabarkan bahwa Ye akan berkunjung ke Australia untuk bertemu dengan keluarga pasangannya, Bianca Censori, yang besar di Melbourne.
Kontrak Ye dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk Adidas, dihentikan karena pernyataan anti-Smitnya itu. Dia juga ditolak masuk Twitter.
Australia sebelumnya telah menolak atau mencabut visa tokoh sayap kanan karena gagal dalam tes "karakter baik". Ahli teori konspirasi Inggris David Icke dicabut visanya pada tahun 2019, tepat sebelum memulai tur pidato.
Gavin McInnes, pendiri Proud Boys, kelompok khusus pria yang diidentifikasi sebagai "Chauvist Barat", visanya ditolak pada tahun 2018 setelah kampanye publik yang menyertakan petisi dengan 81.000 penandatangan, menurut media lokal.
Pemimpin oposisi Peter Dutton, menteri imigrasi di bawah pemerintahan sebelumnya, mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan cenderung untuk melarang Ye tetapi itu adalah keputusan pemerintah.
"Komentar anti-Semitnya memalukan, perilakunya mengerikan," katanya kepada radio 3AW. "Dia bukan orang yang berkarakter baik dan menteri memiliki kemampuan untuk menghentikan seseorang yang berkarakter buruk datang ke negara kita."
Peter Wertheim, co-chief executive officer Dewan Eksekutif Yahudi Australia, bertemu dengan para pejabat pada hari Selasa untuk membicarakan larangan masuk.
REUTERS
