TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen Lebanon pada Rabu, 18 Januari 2023, menyetujui pengucuran kredit total senilai USD 116 juta (Rp 1,7 triliun) untuk memperbaiki jaringan listrik negara.
“Uang muka sebesar USD 62 juta (Rp 936 miliar) untuk mendukung sektor kelistrikan, sudah disetujui,” kata Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, berbicara dalam konferensi pers di Ibu Kota Beirut.
Baca juga:Diduga Membunuh Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, Pendukung Hizbullah Ditahan
Seorang pekerja memilah bunga saffron di desa Hizzine, Lebanon, 10 November 2022. REUTERS/Issam Abdallah
Menurutnya, ada tambahan sekitar USD 54 juta (Rp 815 miliar), yang sudah dialokasi untuk pekerjaan perbaikan. Lebanon memiliki dua pembangkit listrik utama yang kadang-kadang rusak dan membutuhkan perbaikan berat.
Sebelumnya pada Senin, 16 Januari 2023, Menteri Energi Lebanon, Walid Fayad, mengumumkan sebuah inisiatif untuk menyelesaikan kekurangan pasokan listrik yang kronis di Lebanon. Dengan dana yang dibutuhkan USD 600 juta (Rp 9 triliun) selama lima bulan agar bisa meningkatkan suplai listrik ke masyarakat sampai lebih dari 10 jam per hari.
Sejak 2019, Lebanon telah dilanda krisis ekonomi yang melumpuhkan, yang menurut Bank Dunia salah satu yang terburuk yang dialami dunia di zaman modern.
Krisis Lebanon menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas sejak perang saudara 1975-1990, dan mencapai titik kritis bulan lalu ketika kekurangan bahan bakar membuat sebagian besar negara terhenti, memicu banyak insiden keamanan dan menambah kekhawatiran Barat.
Untuk mengamankan bantuan asing, pemerintah harus berhasil memberlakukan reformasi untuk mengatasi akar penyebab krisis, termasuk korupsi negara, yang gagal dilakukan pemerintahan sebelumnya.
Sumber: middleeastmonitor.com
Baca juga:Diduga Membunuh Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, Pendukung Hizbullah Ditahan
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
