RI Sambut Resolusi PBB soal Myanmar, tapi Tetap Kedepankan Pendekatan ASEAN

Proges Kecil, tetapi Penting

Myanmar dilanda krisis sejak Tatmadaw atau militer negara itu mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Junta menahan peraih Nobel Perdamaian itu dan sekutu pro-demokrasinya, sambil menanggapi protes dan perbedaan pendapat dengan kekuatan mematikan.

Dewan Keamanan PBB sudah lama terpecah tentang bagaimana menangani krisis Myanmar, dengan China dan Rusia menentang tindakan keras. Mereka berdua abstain dari pemungutan suara pada Rabu, bersama dengan India. Sebanyak 12 anggota yang tersisa memberikan suara mendukung.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB hanya menyetujui pernyataan resmi tentang Myanmar, di mana tentara juga memimpin tindakan keras terhadap Muslim Rohingya 2017 yang digambarkan oleh Amerika Serikat sebagai genosida.

Myanmar membantah genosida dan mengatakan pihaknya melakukan tindakan sah terhadap pemberontak yang menyerang pos polisi.

"China masih memiliki kekhawatiran. Tidak ada solusi cepat untuk masalah ini. Apakah itu dapat diselesaikan dengan benar atau tidak pada akhirnya, tergantung pada dasarnya, dan hanya, pada Myanmar sendiri," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara. 

Dia mengatakan China ingin Dewan Keamanan mengadopsi pernyataan resmi tentang Myanmar, bukan resolusi.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskow tidak memandang situasi di Myanmar sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan percaya hal itu tidak boleh ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut adopsi resolusi tersebut. "Ini adalah langkah penting Dewan Keamanan untuk mengatasi krisis dan mengakhiri represi dan kekerasan rezim militer Burma yang meningkat terhadap warga sipil," katanya dalam sebuah pernyataan.

NUG melalui pernyataan tertulis menyampaikan terima kasih atas resolusi Dewan Keamanan dalam menyelesaikan krisis di Myanmar, dengan menyebutkan sebagai kemajuan walau harus ada aksi tegas. Malaysia juga menyambut resolusi tersebut dan menyerukan kerja sama lebih erat dari ASEAN.

Sementara Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional Agnes Callamard menyatakan, diadopsinya resolusi ini Dewan Keamanan akhirnya mengambil langkah kecil tetapi penting untuk mengakui situasi mengerikan di Myanmar.

"Dewan sekarang harus menindaklanjuti dengan pertemuan terbuka reguler dan menegakkan tuntutannya dengan resolusi tambahan di bawah Bab VII," katanya.

Baca juga: DK PBB Putuskan soal Myanmar, China Dukung Resolusi ASEAN

DANIEL A. FAJRI

• Sebelumnya
• 1
• 2