RI Sambut Resolusi PBB soal Myanmar, tapi Tetap Kedepankan Pendekatan ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia menyambut diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Myanmar. Di masa mendatang, Indonesia akan tetap mengedepankan pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan krisis yang berlangsung di Myanmar tersebut.

Baca juga: DK PBB Setujui Resolusi atas Myanmar, Rusia - China - India Abstain

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi atas Myanmar pada Rabu, 21 Desember 2022 yang menuntut diakhirinya kekerasan dan mendesak junta militer membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi. 

"Hari ini kami telah mengirim pesan tegas kepada militer Myanmar, kami berharap resolusi ini dilaksanakan secara penuh," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward setelah pemungutan suara pada resolusi yang dirancang Inggris di Markas PBB New York.

"Kami juga telah mengirim pesan yang jelas kepada rakyat Myanmar bahwa kami mencari kemajuan sesuai dengan hak, keinginan, dan kepentingan mereka," kata Woodward kepada dewan beranggotakan 15 orang itu.

Negosiasi rancangan resolusi Dewan Keamanan dimulai pada September 2022. Draf awal resolusi itu mendesak diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam sanksi, tetapi bahasa itu telah dihapus.

Resolusi yang diadopsi mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" pada keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh militer ketika merebut kekuasaan dan "dampak serius" terhadap rakyat Myanmar.

Pernyataan dalam resolusi itu mendesak "tindakan konkret dan segera" untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh ASEAN dan mengeluarkan seruan untuk "menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi dan untuk mengejar dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat".

"Indonesia menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan tentang situasi di Myanmar untuk mendukung upaya ASEAN dalam mengatasi situasi di Myanmar," cuit Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Kamis, 22 Desember 2022.

Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Banyak pihak sipil, termasuk Pemerintah Persatuan Myanmar (NUG), mengharapkan Indonesia membuat kemajuan dalam menyelesaikan krisis di negara tersebut, setelah presidensi Kamboja belum membuat langkah signifikan.

Junta militer sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan krisis di Myanmar melalui lima butir konsensus yang dirumuskan oleh para Pemimpin ASEAN.

Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya menyatakan konsensus itu masih akan tetap menjadi pedoman dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Dia menegaskan ASEAN akan tetap membantu, tetapi junta juga harus mau berkomitmen menangani masalah di Myanmar.

Saat ditanya potensi peningkatan kerja sama blok Asia Tenggara dengan PBB dalam menyelesaikan konflik di Myanmar setelah adopsi resolusi Dewan Keamanan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Tempo Kamis, 22 Desember 2022, mengatakan, "ASEAN akan mendahulukan pendekatan kawasan dalam mencoba mengatasi tantangan yang muncul di kawasannya."

Seperti yang disampaikan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, Myanmar tetap menjadi bagian integral dari ASEAN.

"ASEAN berkomitmen untuk membantu Myanmar dalam menemukan solusi yang damai dan tahan lama. 5PC akan tetap menjadi referensi kami yang valid dan harus diterapkan secara keseluruhan," tulis Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York.

• 1
• 2
• Selanjutnya