PM Inggris Bakal Bertindak Keras terhadap Imigran Gelap: Cukup Sudah

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris berencana untuk menggarap undang-undang baru untuk mencegah imigran yang melintasi Selat Inggris untuk menetap di negara itu. Pemerintah Inggris mencoba mengendalikan lonjakan orang yang tiba dengan perahu kecil di pantai selatannya.

Baca: Tiga Tewas dan Belasan Lainnya Hilang dalam Ledakan di Jersey Inggris

Jumlah orang yang tiba di Inggris melintasi selat telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dua tahun terakhir. Angka pemerintah menunjukkan orang Albania merupakan jumlah tertinggi orang yang tiba melalui rute ini.

Perdana Menteri Rishi Sunak mengumumkan strategi lima poin baru untuk menangani imigrasi ilegal, termasuk rencana mempercepat kembalinya pencari suaka Albania. Dia juga ingin menyelesaikan tumpukan awal yang tercatat hampir 150.000 kasus suaka pada akhir tahun depan dengan menggandakan jumlah pekerja sosial.

"Jika Anda memasuki Inggris secara ilegal, Anda tidak boleh tinggal di sini. Sebaliknya, Anda akan ditahan dan segera dikembalikan ke negara asal Anda atau ke negara yang aman di mana klaim suaka Anda akan dipertimbangkan," kata Sunak kepada parlemen, Selasa, 13 Desember 2022.

Imigran yang tiba dengan perahu kecil telah menjadi masalah politik utama bagi pemerintah Konservatif, terutama di daerah kelas pekerja di Inggris utara dan tengah. Para migran dipersalahkan karena mempersulit pekerjaan dan memperluas layanan publik.

Sunak mengatakan sebuah unit baru akan dibentuk untuk menangani penyeberangan. Di masa depan para migran akan ditempatkan di taman liburan yang tidak digunakan, bekas akomodasi siswa dan situs militer yang berlebih daripada di hotel.

Menteri Dalam Negeri Inggri Suella Braverman, baru-baru ini menyebut gelombang kedatangan sebagai "invasi". Dia menggambarkan banyak migran sebagai "penjahat" yang memicu kemarahan dari perdana menteri Albania Edi Rama.

Sunak mengatakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang ribuan orang Albania akan dipulangkan.

Masyarakat Berhak Marah 

Pemerintah Inggris berturut-turut telah berjanji untuk menghentikan kedatangan kapal kecil. Meskipun demikian, rekor mencatat 44.867 orang telah menyeberangi Selat dengan perahu kecil untuk memasuki Inggris tahun ini. Kekhawatiran atas tingkat imigrasi menjadi kekuatan pendorong pemungutan suara untuk Brexit dalam referendum 2016, dengan para pendukung menyerukan Inggris untuk "mengambil kembali kendali" perbatasannya.

Sunak mengatakan masyarakat "berhak untuk marah" dan mengatakan sistem saat ini tidak adil, bagi mereka yang benar-benar ingin mendapatkan suaka. "Tidak kejam atau tidak baik ingin mematahkan cengkeraman geng kriminal yang memperdagangkan kesengsaraan manusia. Cukup sudah," katanya.

Pengumuman tersebut disambut baik oleh sebagian besar anggota parlemen Konservatif, yang khawatir mereka akan menghadapi kekalahan pada pemilihan berikutnya jika pemerintah gagal menyelesaikan masalah tersebut.

Beberapa anggota parlemen Konservatif, seperti mantan menteri Simon Clarke, ingin pemerintah melangkah lebih jauh dan mempertimbangkan untuk meninggalkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tahun depan agar lebih mudah merancang kebijakan baru jika strategi terbaru pemerintah gagal menghalangi penyeberangan.

Pemimpin Partai Buruh Oposisi Keir Starmer mengatakan terakhir kali pemerintah mengubah sistem imigrasi mereka membuatnya lebih buruk. Sementara beberapa badan amal mengatakan masalah akan berlanjut sampai pemerintah mengizinkan klaim suaka di luar Inggris.

Pemerintah Inggris awal tahun ini mengumumkan rencana untuk mendeportasi para imigran gelap ke Rwanda bersamaan dengan upaya-upaya lain, dengan harapan hal itu akan menjadi pencegah bagi mereka yang tiba dengan perahu kecil.

Kebijakan tersebut menjadi subyek gugatan hukum di Pengadilan Tinggi London pada awal September ketika koalisi kelompok hak asasi manusia dan serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan Rwanda tidak dapat dijalankan dan tidak etis. Keputusan diharapkan dapat keluar pada Senin mendatang.

Simak: Jepang dan Inggris Ikut Proyek MRT Jakarta, Menhub: Momentum G20

REUTERS