TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menanggapi usulan Ukraina untuk mengeluarkan Rusia dari G20. "Sebagai presidensi G20, inklusifitas adalah salah satu prinsip yang Indonesia kedepankan," kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 1 November 2022.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyarankan supaya Rusia dikeluarkan dari G20. Ukraina juga menyerukan agar undangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali bulan depan harus dicabut.
"Putin secara terbuka mengakui memerintahkan serangan rudal terhadap warga sipil Ukraina dan infrastruktur energi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Oleg Nikolenko di Twitter, Selasa, 1 November 2022.
"Dengan tangan berlumuran darah, dia tidak boleh duduk satu meja dengan para pemimpin dunia. Undangan Putin ke KTT Bali harus dicabut, dan Rusia dikeluarkan dari G20," kata Nikolenko menambahkan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, exclusion atau pengeluaran anggota G20 bukan hanya kewenangan presidensi. Dia menyebut harus diambil sebuah keputusan bersama secara konsensus.
"Sepanjang sejarah G20, semua diambil secara konsensus. Jadi kami sampaikan, jika itu keinginan semua, ya presidensi akan jalankan. Pertanyaannya, apakah itu keinginan semua?" kata Retno saat wawancara dengan Tempo, 21 Oktober 2022.
KTT G20 dengan format tatap muka akan diadakan di Bali, pada 15 dan 16 November 2022. Fokus presidensi Indonesia tahun ini adalah pemulihan ekonomi global paska-pandemi, dengan prioritas bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi.
Namun, pertemuan kepala negara anggota G20 kali ini dibayangi oleh krisis global di sektor pangan dan energi, yang dipicu oleh perang Rusia Ukraina. Dalam sejumlah pertemuan tingkat menteri, beberapa negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat mengecam dengan keras invasi Rusia ke Ukraina serta dampaknya terhadap krisis pangan dan energi.
DANIEL AHMAD
