TEMPO.CO, Jakarta - Liz Truss mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris dari podium di luar Downing Street No 10 pada Kamis, setelah hanya 44 hari bekerja.
Itu berarti Truss akan dapat mengklaim tunjangan berupa Tunjangan Biaya Tugas Publik (PDCA) yang didapat dari pembayar pajak, yang saat ini ditetapkan maksimal £115.000 atau sekitar hampir Rp2 miliar per tahun. Pensiun ini menjadi hak semua mantan perdana menteri Inggris.
Baca juga: Kandidat Pengganti Liz Truss Harus Dapat 110 Suara
Namun, hak tunjangan ini menuai cemoohan dari beberapa lawan politik Truss. Mereka mendesak mantan akuntan itu untuk menolaknya.
"Tidak mungkin dia diizinkan untuk mengakses dana sebesar £115.000 setahun yang sama seperti pendahulunya baru-baru ini. Mereka semuanya menjabat selama lebih dari dua tahun," kata Christine Jardine, juru bicara Kantor Kabinet bayangan Partai Liberal Demokrat, dalam sebuah pernyataan.
“Warisan Truss adalah bencana ekonomi – di mana Partai Konservatif membuat pembayar pajak membayar tagihannya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembayaran potensial akan meninggalkan “rasa pahit di mulut jutaan orang yang berjuang dengan tagihan dan mata yang melonjak, serta suku bunga hipotek naik berkat salah urus ekonomi Partai Konservatif.”
Sementara pemimpin Partai Buruh Keir Starmer mengatakan hal senada. "Dia seharusnya tidak mengambil hak itu. Setelah hanya bekerja 44 hari, Truss seharusnya dia tidak mendapatkan hak pensiun, dia harus menolaknya."
Uang tersebut telah menjadi pembayaran standar sejak diperkenalkan pada 1991, setelah pengunduran diri Perdana Menteri Margaret Thatcher. Truss akan menjadi mantan perdana menteri Inggris keenam yang menerima tunjangan seumur hidup - jika dia menerimanya.
Pemimpin Demokrat Liberal, Ed Davey, juga mengatakan Truss tidak boleh mengklaim uang itu.
"Kebanyakan orang harus bekerja setidaknya 35 tahun untuk mendapatkan pensiun negara penuh," kata Davey kepada radio LBC. "Saya pikir bekerja 44 hari seharusnya tidak memberi Anda pensiun yang berkali-kali lipat dari yang didapat orang biasa di luar sana setelah seumur hidup bekerja"
Pernyataan mereka mengikuti seruan serupa dari serikat pekerja dan juru kampanye agar perdana menteri menolaknya.
