TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Liz Truss mundur dari jabatannya pada Kamis, 20 Oktober 2022 setelah menjabat selama enam pekan. Saat mengumumkan pengunduran diri di luar kantor perdana menteri di Downing Street, Liz Truss mengatakan dia telah memberi tahu Raja Charles tentang keputusannya ini.
Liz Truss mundur dari kursi perdana menteri Inggris setelah meningkatnya tekanan dari anggota Partai Konservatif hanya dalam dua bulan menjabat. Truss menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti setelah pemungutan suara parlemen pada Rabu malam berubah menjadi kekacauan. Anggota partai Konservatif saling berteriak dan memaki satu sama lain, beberapa mengklaim mereka secara fisik dianiaya.
Anggota parlemen senior dari Partai Konservatif Simon Hoare telah memperingatkan jabatan Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris berada di dalam bahaya. Semua tubuh Partai Konservatif diyakini sudah pesimis dengan kepemimpinan Truss imbas dari gejolak ekonomi yang disebabkan salah langkah kebijakan anggaran mininya.
"Bisakah kapal itu diputar balik? Ya. Tapi saya pikir ada sekitar 12 jam untuk melakukannya. Saya pikir hari ini dan besok adalah hari-hari yang genting," kata Hoare kepada BBC seperti dikutip dari Sky News, Kamis, 20 Oktober 2022.
Dalam jajak pendapat yang digelar lembaga survei beberapa hari lalu, Liz Truss diminta oleh mayoritas anggota Partai Konservatif untuk segera mengundurkan diri. Tuntutan tersebut muncul hanya enam minggu setelah mereka memberikan suaranya bagi Truss untuk menggantikan mantan Perdana Menteri Boris Johnson.
Truss sudah menolak untuk mundur. Dia menegaskan lagi sikapnya saat berdebat untuk pertama kali di House of Commons dengan oposisi Partai Buruh, sejak pergantian Menteri Keuangan Inggris pekan lalu.
Sebelum Liz Truss mundur, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman telah berhenti dari jabatannya pada Rabu waktu setempat. Dalam surat yang menyatakan kemundurannya, Braverman menulis mengenai erosi otoritas Perdana Menteri Liz Truss yang baru beberapa pekan menjabat.
Di bawah kepemimpinan Liz Truss, pemerintahan Inggris berusaha menjungkir-balikkan kebijakan fiskal dengan meluncurkan 45 miliar GBP atau sekitar Rp 786 triliun untuk pemotongan pajak. Kebijakan itu dianggap tidak sesuai anggaran, tetapi dipercaya pihak Truss sangat dibutuhkan demi menghentikan ekonomi Inggris dari stagnan.
BBC | CNN | REUTERS | CBS
