Thailand Terancam Demo Besar, Tuntut PM Prayuth Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak berwenang Thailand mulai Selasa, 23 Agustus 2022, meningkatkan keamanan di ibu kota menjelang protes besar-besaran menuntut perdana menteri Prayuth Chan-ocha meletakkan jabatan.

Partai oposisi utama, dan hampir dua pertiga warga Thailand yang ditanyai dalam jajak pendapat, menuntut Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, meletakkan jabatannya pada 24 Agustus 2022 sesuai ketentuan.

Prayuth, 68 tahun, adalah panglima militer ketika dia melakukan kudeta pada 2014 untuk menggulingkan pemerintah terpilih. Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer.

Pihak oposisi mengatakan masa jabatan Prayuth sebagai perdana menteri dimulai pada Agustus 2014, beberapa bulan setelah kudeta, dan karenanya harus berakhir bulan ini.

Tetapi beberapa pendukung berpendapat bahwa jabatan perdana menteri dimulai pada 2017, ketika sebuah konstitusi baru mulai berlaku, atau setelah pemilihan 2019, yang berarti dia harus menjabat sampai 2025 atau 2027. Asalkan dia mempertahankan dukungan yang diperlukan di parlemen.

Pemilihan umum dijadwalkan pada Mei tahun depan.

Polisi menutup area di sekitar kantor perdana menteri, yang dikenal sebagai Government House, di pusat Bangkok, mendirikan barikade, termasuk kontainer pengiriman, dan mengalihkan lalu lintas.

Prayuth tiba untuk rapat kabinet mingguan dan diperkirakan akan berbicara kepada media.

Thailand mengalami gejolak politik selama hampir dua dekade, termasuk dua kudeta dan protes kekerasan, secara luas karena penentangan terhadap keterlibatan militer dalam politik dan tuntutan masyarakat yang semakin sadar politik untuk perwakilan lebih besar.

Tetapi protes telah mereda selama beberapa tahun terakhir dengan pemberlakuan pembatasan selama pandemi Covid-19.

Oposisi utama Partai Pheu Thai mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan berapa lama Prayuth dapat tetap menjabat. MK memutuskan untuk mendengar atau menolak kasus tersebut pada Rabu.

Jika kasus ini diterima, tidak jelas apakah Prayuth Chan-ocha akan tetap menjabat sebagai pemimpin atau diberhentikan dan pemerintah sementara mengambil alih. Tidak jelas kapan pengadilan akan memutuskan batas jangka waktu tersebut.

Reuters