TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan menolak model "satu negara, dua sistem" yang diusulkan oleh Beijing dalam buku putih yang diterbitkan minggu ini. Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan, hanya rakyat yang dapat memutuskan masa depan Taiwan.
Saat konferensi pers di Taipei pada Kamis, 11 Agustus 2022, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou menambahkan, China menggunakan kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan sebagai alasan untuk menciptakan normalitas baru untuk mengintimidasi rakyat Taiwan.
Baca Juga:
Pemerintah China merilis buku putih berisi panduan kebijakan tentang Taiwan yang di dalamnya memuat soal reunifikasi dan penegasan bahwa pulau itu adalah bagian dari China.
Buku berjudul "Permasalahan Taiwan dan Reunifikasi China pada Era Baru" itu dipublikasikan oleh Kantor Urusan Taiwan dan Kantor Informasi pada Rabu, 10 Agustus 2022. Keduanya di bawah Dewan Negara China. "Taiwan itu milik China sejak zaman kuno. Pernyataan ini memiliki dasar yang kuat dari segi historis dan yurisprudensi," tulis pemerintah China dalam buku itu.
Buku itu mengutip Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tentang prinsip Satu China yang secara hukum tidak diragukan lagi dan telah diakui di seluruh dunia. Prinsip Satu-China atau One-China Policy adalah posisi yang menyatakan hanya ada satu negara berdaulat dengan nama China. Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah yang sah dari China tersebut, dan Taiwan adalah bagiannya.
"Kami adalah satu China dan Taiwan bagian dari China. Hal ini fakta yang tidak bisa dipertentangkan, yang didukung oleh sejarah dan undang-undang. Taiwan tidak akan pernah menjadi negara karena statusnya sebagai bagian dari China tidak bisa diubah," kata buku putih itu.
Buku itu juga mengatakan bahwa masa depan Taiwan terletak pada reunifikasi China dan kesejahteraan rakyat Taiwan bergantung pada peremajaan bangsa China."Kami akan bergandengan tangan dengan sesama warga China di Taiwan untuk memperjuangkan reunifikasi dan peremajaan nasional," kata buku putih itu.
Eskalasi ketegangan Taiwan dan China meningkat setelah pejabat tinggi AS mengunjungi Taipei pada pekan lalu. Beijing merespons lawatan itu dengan latihan militer yang sampai sekarang masih berlangsung.
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menduga China menggunakan latihan militer yang tengah diluncurkan sebagai rencana untuk mempersiapkan invasi ke wilayahnya. Walau demikian, dia menegaskan, Taiwan tidak akan terintimidasi oleh manuver militer Beijing di sekitar pulaunya itu.
Sementara itu, berbicara saat kunjungan kenegaraan ke Bangladesh pada Minggu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan latihan militer China itu sah, masuk akal, dan sesuai dengan hukum. Ia menyatakan, China hanya ingin melindungi kedaulatan suci wilayahnya.
"Harus diingat bahwa Taiwan bukan bagian dari Amerika Serikat - itu adalah wilayah China," kata Wang, yang dikutip oleh Kementerian Luar Negeri China.
Baca: China Tuding AS Provokator Utama Krisis Ukraina, Ini Alasannya
REUTERS | ANTARA
