Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Turki Blokir Akses VOA dan Deutsche Welle, Erdogan Makin Represif?

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara selama konferensi pers setelah KTT NATO, di Brussels, Belgia, 24 Maret 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara selama konferensi pers setelah KTT NATO, di Brussels, Belgia, 24 Maret 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Turki telah memblokir akses ke Voice of America yang berbasis di AS dan radio Jerman Deutsche Welle karena tidak mengajukan lisensi.

Pada bulan Februari, Deutsche Welle dan Voice of America (VOA) mengatakan mereka tidak akan mengajukan izin di Turki seperti yang diminta oleh pengawas media Turki RTUK di bawah undang-undang peraturan media negara itu, yang dianggap bertujuan untuk meningkatkan penyensoran.

Ilhan Tasci, anggota dewan RTUK dari oposisi utama CHP, mengatakan di Twitter bahwa akses ke layanan bahasa Turki Deutsche Welle, DW Turkce, dan VOA telah diblokir berdasarkan keputusan pengadilan.

"Akses ke DW Turkce dan Voice of America, yang tidak mengajukan izin, telah diblokir oleh Pengadilan Kriminal Perdamaian Ankara, atas permintaan dewan RTUK," kata Tasci.

"Inilah kebebasan pers dan demokrasi maju Anda!" kata dia menambahkan.

Sebagian besar media arus utama Turki dipandang dekat pemerintah, dengan liputan yang mendukung Presiden Tayyip Erdogan dan sekutunya. Akibatnya, banyak orang Turki memilih media alternatif, beberapa milik asing, dan media sosial untuk berita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

RTUK, yang dewan pembuat kebijakannya didominasi oleh partai AK Erdogan dan sekutunya, sering kali mendenda lembaga penyiaran yang kritis terhadap pemerintah.

Perdebatan rancangan undang-undang tentang media yang dijuluki "RUU sensor" oleh para kritikus ditunda sampai parlemen dibuka kembali pada musim gugur, kata seorang wakil AKP, Mahir Unal, minggu ini. 

Turki juga merupakan salah satu pemenjara jurnalis terkemuka secara global dan telah sering dikritik oleh sekutu Barat dan kelompok hak asasi manusia atas catatan hak asasi manusianya. Mereka juga menuduh pemerintah Erdogan menggunakan kudeta militer yang gagal pada tahun 2016 sebagai dalih untuk memberangus perbedaan pendapat.

Pemerintah menyangkal melakukan sensor pers dan mengatakan tindakan yang diambil diperlukan karena beratnya ancaman yang dihadapi Turki.

Reuters

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putin: Serangan Israel di Gaza Bukan Perang, Tapi Pemusnahan Warga Sipil Palestina

6 hari lalu

Putin: Serangan Israel di Gaza Bukan Perang, Tapi Pemusnahan Warga Sipil Palestina

Putin menganggap kondisi di Jalur Gaza saat ini tidak seperti perang, tetapi lebih seperti pemusnahan massal penduduk sipil Palestina


Rusia Sambut Baik Kabar Turki Tertarik Bergabung BRICS

7 hari lalu

Para delegasi menghadiri sesi pleno saat Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidatonya secara virtual pada KTT BRICS 2023 di Sandton Convention Center di Johannesburg, Afrika Selatan pada 23 Agustus 2023. GIANLUIGI GUERCIA/Pool via REUTERS
Rusia Sambut Baik Kabar Turki Tertarik Bergabung BRICS

Kremlin menyambut baik ketertarikan Turki untuk bergabung dengan BRICS, yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.


Imigrasi akan Evaluasi Visa on Arrival bagi WNA Bermasalah

9 hari lalu

Loket Visa On Arrival Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.Tempo/Nurdiansah
Imigrasi akan Evaluasi Visa on Arrival bagi WNA Bermasalah

Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa perlu ada peningkatan pengawasan Visa on Arrival, termasuk evaluasi VoA WNA bermasalah.


Jurnalis Tentang Aturan Prancis yang Melarang Hijab di Foto Kartu Pers

11 hari lalu

Seorang wanita berhijab berjalan di alun-alun Trocadero dekat Menara Eiffel di Paris, Prancis, 2 Mei 2021. (File foto: Reuters)
Jurnalis Tentang Aturan Prancis yang Melarang Hijab di Foto Kartu Pers

Seorang jurnalis Maroko yang berhijab mengajukan banding atas aturan larangan jilbab dalam foto yang tertera di kartu pers Prancis


Erdogan Kecam PBB Sudah Mati dan Netanyahu Seperti Vampir

13 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz (tidak dalam gambar) di Kanselir di Berlin, Jerman, 17 November 2023. REUTERS/Liesa Johannssen
Erdogan Kecam PBB Sudah Mati dan Netanyahu Seperti Vampir

Erdogan mengecam keras serangan Israel di Gaza. Ia menyebut Netanyahu adalah vampir penghisap darah warga Palestina.


Pembantaian di Kamp Pengungsian Rafah, Berbagai Negara Semprit Israel

13 hari lalu

Pray for Rafah, All Eyes on Rafah. Foto: Instagram
Pembantaian di Kamp Pengungsian Rafah, Berbagai Negara Semprit Israel

Menurut PRCS, banyak orang di dalam tenda "dibakar hidup-hidup". Pembantaian di kamp pengungsi Rafah mengundang reaksi keras dunia terhadap Israel.


Israel Bantai Warga Rafah, Erdogan Samakan Netanyahu dengan Hitler

15 hari lalu

Warga Palestina melihat kerusakan saat mencari makanan di antara puing-puing yang terbakar di lokasi serangan Israel di daerah yang diperuntukkan bagi para pengungsi, di Rafah di selatan Jalur Gaza, 27 Mei 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Israel Bantai Warga Rafah, Erdogan Samakan Netanyahu dengan Hitler

Erdogan mengecam keras Israel bantai warga Rafah, sebagai tindakan yang amat kejam.


Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

16 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers yang dilakukan hari ini. Salah satunya minta pembatalan seluruh pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran.


Menlu Turki: Makin Banyak yang Akui Negara Palestina, Israel Makin Terkucil

19 hari lalu

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menghadiri pertemuan, di VIA Riyadh di Riyadh, Arab Saudi, 29 April 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed
Menlu Turki: Makin Banyak yang Akui Negara Palestina, Israel Makin Terkucil

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan semakin besarnya pengakuan terhadap Palestina sebagai negara, akan mengucilkan Israel


UMY Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan karena Mengancam Kemerdekaan Pers

19 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
UMY Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan karena Mengancam Kemerdekaan Pers

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) meminta revisi Undang-undang Penyiaran (UU Penyiaran) dihentikan karena mengancam kemerdekaan pers.