Penanganan Krisis Myanmar oleh ASEAN dan PBB Dinilai Gagal

Reporter

Polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, 9 Februari 2021.[REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelidikan Parlemen Internasional atau IPI mengadakan sidang perdana secara virtual pada Rabu, 22 Juni 2022, untuk membahas krisis di Myanmar. Pembahasan menyoroti upaya PBB dan ASEAN, dalam mengakhiri kekerasan di Myanmar setelah kudeta junta militer terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. 

IPI adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR diketuai oleh Heidi Hautala, Wakil Presiden Parlemen Eropa. Anggotanya adalah kumpulan dari anggota parlemen dari seluruh dunia.
Beberapa pembicara yang hadir dalam sidang virtual Rabu kemarin, diantaranya para pakar dan aktivis. Mereka menyampaikan kesaksian kalau kekejaman junta selama ini masih berlanjut. Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh ASEAN, dianggap gagal membendung krisis kemanusiaan yang terjadi. ASEAN dan PBB dinilai lambat dalam memberi bantuan kemanusiaan.

"Jadi kami mengusulkan ASEAN dan Komunitas Internasional untuk mengambil pendekatan alternatif, yaitu memfasilitasi bantuan lintas perbatasan yang bekerja dalam kemitraan dengan organisasi kemanusiaan lokal dan Masyarakat Sipil dengan menghormati lembaga komunitas lokal," kata Khin Omar, aktivis Myanmar dalam hearing IPI.


Menurut Omar, pendekatan alternatif itu agar bantuan dapat diterapkan secara langsung dan kolektif ke organisasi kemanusiaan lokal. Dengan begitu, mereka mampu merespon secara efektif krisis di lapangan.
 
"Kami juga menyarankan agar jangan sekali pun bekerja sama dengan junta. Sebab itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan - ketidakberpihakan dan netralitas," katanya.

Kritik atas kebuntuan dalam mengatasi krisis Myanmar bukan kali ini saja. Sebelumnya kelompok aktivis yang tergabung dalam Justice For Myanmar pada bulan lalu menyatakan, Konsensus Lima Poin ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar tetapi juga memungkinkan status quo blok itu terlibat dengan junta yang menciptakan krisis.

Justice For Myanmar memaparkan melalui rilisnya, program pertahanan ASEAN telah memungkinkan militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata, penelitian dan pengembangan, keamanan siber, dan pendidikan. 

Juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan, ASEAN benar-benar gagal menegakkan HAM dan hukum humaniter internasional. Padahal, ASEAN tahu betul bahwa militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida terhadap Rohingya serta percobaan kudeta.

Sedangkan Wakil Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International Emerlynne Gil dalam keterangan tertulis, sepakat menyebut kalau Konsensus Lima Poin adalah kegagalan. Sebab pendekatan itu dianggap tidak mampu menghentikan militer Myanmar untuk melanggar HAM terhadap rakyat Myanmar setelah kudeta militer. 

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Kementerian Luar Negeri Belum Akui Pemerintah Bayangan di Myanmar

4 jam lalu

Kementerian Luar Negeri Belum Akui Pemerintah Bayangan di Myanmar

Kementerian Luar Negeri masih akan menunggu KTT ASEAN pada November 2022 dalam memberi pengakuan ke Pemerintah sementara Myanmar


Cerita Luhut Binsar Panjaitan di Buku Biografi: Masa Kecil, Dikejar Babi, Suka Berkelahi

4 jam lalu

Cerita Luhut Binsar Panjaitan di Buku Biografi: Masa Kecil, Dikejar Babi, Suka Berkelahi

Buku Biografi Luhut Binsar Pandjaitan berjudul "Luhut" diluncurkan.


Puan Tutup P20 Summit, Semua Parlemen Komitmen Atasi Persoalan Global

8 jam lalu

Puan Tutup P20 Summit, Semua Parlemen Komitmen Atasi Persoalan Global

Ada delapan poin hasil kesepakatan P20 yang dituangkan dalam Chair's Summary.


RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

8 jam lalu

RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

Kemlu RI menjelaskan alasan Indonesia menolak proposal pembahasan yang diajukan negara-negara Barat dalam Dewan HAM PBB tentang Uyghur.


Yohannes Abraham Ditunjuk Jadi Duta Besar Amerika untuk ASEAN

15 jam lalu

Yohannes Abraham Ditunjuk Jadi Duta Besar Amerika untuk ASEAN

Duta Besar Amerika Serikat yang baru untuk ASEAN menyerahkan surat kepercayaannya kepada Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi


Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

15 jam lalu

Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

"Kami tidak akan pernah menyerah tetapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," kata presiden Kongres Uyghur Dunia.


Myanmar Hukum Sutradara Jepang 10 Tahun Penjara

1 hari lalu

Myanmar Hukum Sutradara Jepang 10 Tahun Penjara

Pengadilan Myanmar yang dikuasai junta militer, telah memenjarakan seorang pembuat film dokumenter Jepang.


Filipina Akan Impor Minyak dan Pupuk Rusia, Usul Junta Myanmar Diundang ke KTT ASEAN

1 hari lalu

Filipina Akan Impor Minyak dan Pupuk Rusia, Usul Junta Myanmar Diundang ke KTT ASEAN

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan negaranya mungkin perlu beralih ke Rusia untuk memenuhi kebutuhan BBM dan pupuk


68 Tahun Bob Geldof, Penggagas Konser Live AId Ini Pernah Kecam Aung San Suu Kyi

2 hari lalu

68 Tahun Bob Geldof, Penggagas Konser Live AId Ini Pernah Kecam Aung San Suu Kyi

Bob Geldof penyanyi, penulis lagu, aktor dan aktivis sosial-politik. Ia pernah mengecam Aung San Suu Kyi. Apa alasannya?


Militer Amerika Serikat Klaim Telah Menumpas Pimpinan Kelompok Al Shabaab

3 hari lalu

Militer Amerika Serikat Klaim Telah Menumpas Pimpinan Kelompok Al Shabaab

Militer Amerika Serikat mengklaim telah membunuh seorang pemimpin kelompok radikal al Shabaab dalam sebuah serangan udara sepanjang akhir pekan lalu