Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penanganan Krisis Myanmar oleh ASEAN dan PBB Dinilai Gagal

Reporter

image-gnews
Polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, 9 Februari 2021.[REUTERS / Stringer]
Polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, 9 Februari 2021.[REUTERS / Stringer]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelidikan Parlemen Internasional atau IPI mengadakan sidang perdana secara virtual pada Rabu, 22 Juni 2022, untuk membahas krisis di Myanmar. Pembahasan menyoroti upaya PBB dan ASEAN, dalam mengakhiri kekerasan di Myanmar setelah kudeta junta militer terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. 

IPI adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR diketuai oleh Heidi Hautala, Wakil Presiden Parlemen Eropa. Anggotanya adalah kumpulan dari anggota parlemen dari seluruh dunia.
Beberapa pembicara yang hadir dalam sidang virtual Rabu kemarin, diantaranya para pakar dan aktivis. Mereka menyampaikan kesaksian kalau kekejaman junta selama ini masih berlanjut. Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh ASEAN, dianggap gagal membendung krisis kemanusiaan yang terjadi. ASEAN dan PBB dinilai lambat dalam memberi bantuan kemanusiaan.

"Jadi kami mengusulkan ASEAN dan Komunitas Internasional untuk mengambil pendekatan alternatif, yaitu memfasilitasi bantuan lintas perbatasan yang bekerja dalam kemitraan dengan organisasi kemanusiaan lokal dan Masyarakat Sipil dengan menghormati lembaga komunitas lokal," kata Khin Omar, aktivis Myanmar dalam hearing IPI.


Menurut Omar, pendekatan alternatif itu agar bantuan dapat diterapkan secara langsung dan kolektif ke organisasi kemanusiaan lokal. Dengan begitu, mereka mampu merespon secara efektif krisis di lapangan.
 
"Kami juga menyarankan agar jangan sekali pun bekerja sama dengan junta. Sebab itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan - ketidakberpihakan dan netralitas," katanya.

Kritik atas kebuntuan dalam mengatasi krisis Myanmar bukan kali ini saja. Sebelumnya kelompok aktivis yang tergabung dalam Justice For Myanmar pada bulan lalu menyatakan, Konsensus Lima Poin ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar tetapi juga memungkinkan status quo blok itu terlibat dengan junta yang menciptakan krisis.

Justice For Myanmar memaparkan melalui rilisnya, program pertahanan ASEAN telah memungkinkan militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata, penelitian dan pengembangan, keamanan siber, dan pendidikan. 

Juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan, ASEAN benar-benar gagal menegakkan HAM dan hukum humaniter internasional. Padahal, ASEAN tahu betul bahwa militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida terhadap Rohingya serta percobaan kudeta.

Sedangkan Wakil Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International Emerlynne Gil dalam keterangan tertulis, sepakat menyebut kalau Konsensus Lima Poin adalah kegagalan. Sebab pendekatan itu dianggap tidak mampu menghentikan militer Myanmar untuk melanggar HAM terhadap rakyat Myanmar setelah kudeta militer. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asal Usul 4 Desember Jadi Hari Bank Sedunia, Ditetapkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB

7 jam lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Asal Usul 4 Desember Jadi Hari Bank Sedunia, Ditetapkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB

4 Desember diperingati sebagai Hari Bank Sedunia, bagaimana asal usulnya?


Pejabat Militer Amerika Serikat Yakin Perang Ukraina Tak Bisa Selesai lewat Cara Militer Saja

10 jam lalu

Foto udara bangunan hancur di Mariupol, Ukraina, 24 Desember 2022. Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022 hingga saat ini. Akibat peperangan tersebut, ribuan orang tewas dan jutaan warga Ukraina meninggalkan negaranya. REUTERS/Pavel Klimov
Pejabat Militer Amerika Serikat Yakin Perang Ukraina Tak Bisa Selesai lewat Cara Militer Saja

Charles Brown Jr. menilai perang Ukraina tidak bisa sepenuhnya diselesaikan lewat cara militer, namun lewat jalur negosiasi.


Jens Stoltenberg Sebut Ukraina Tak Mencetak Kemajuan Apapun

1 hari lalu

Tanda Ukraina dan NATO terlihat di sebuah gedung di Vilnius, Lituania 10 Juli 2023. REUTERS/Ints Kalnins
Jens Stoltenberg Sebut Ukraina Tak Mencetak Kemajuan Apapun

Jens Stoltenberg menilai militer Ukraina gagal mencapai terobosan apapun dalam beberapa bulan terakhir, namun pohaknya harus tetap mendukung.


Vladimir Putin Ingin Tambah Jumlah Tentara Rusia

2 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia 15 Februari 2022. Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS/File Foto
Vladimir Putin Ingin Tambah Jumlah Tentara Rusia

Vladimir Putin ingin meningkatkan jumlah angkatan bersenjata negara itu sampai 170 ribu anggota.


Israel Tak Mau Perpanjang Visa Pejabat Tinggi PBB untuk Bantuan Kemanusiaan

2 hari lalu

Lynn Hastings, Kepala operasi kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, mengunjungi Kota Gaza 22 Mei 2021. REUTERS/Nidal al-Mughrabi
Israel Tak Mau Perpanjang Visa Pejabat Tinggi PBB untuk Bantuan Kemanusiaan

Israel menuduh PBB bersikap bias dan menggambarkan tanggapan PBB yang "memalukan" terhadap serangan militan Hamas pada 7 Oktober.


WNI Korban Job Scam di Wilayah Konflik Myanmar Dievakuasi ke Medan, Berikut Kronologinya

2 hari lalu

WNI korban TPPO di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, pada Senin (26/6/2023). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
WNI Korban Job Scam di Wilayah Konflik Myanmar Dievakuasi ke Medan, Berikut Kronologinya

Seorang WNI korban job scam di wilayah konflik Myanmar dievakuasi dan telah tiba di Medan.


PBB Sesalkan Serangan Kembali Israel ke Gaza: Neraka di Bumi Kembali!

3 hari lalu

PBB Sesalkan Serangan Kembali Israel ke Gaza: Neraka di Bumi Kembali!

PBB menyesalkan dimulainya kembali serangan Israel di Gaza pada Jumat 1 Desember 2023 dan menggambarkan pengeboman itu sebagai bencana besar


Malaysia Evakuasi 121 Korban Penipuan Kerja dari Myanmar, Ada 1 WNI

3 hari lalu

WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, awal April, 2023. Dokumentasi Keluarga
Malaysia Evakuasi 121 Korban Penipuan Kerja dari Myanmar, Ada 1 WNI

Seorang WNI termasuk dalam 121 orang korban job scam atau penipuan kerja yang dievakuasi Malaysia dari Myanmar.


Korea Selatan akan Luncurkan Satelit Mata-mata Pertama dengan SpaceX

3 hari lalu

Satelit pengintai Seoul, yang dibawa oleh salah satu roket SpaceX Falcon 9 milik Elon Musk, akan lepas landas dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa AS Vandenberg di California. (Foto: X/SpaceX)
Korea Selatan akan Luncurkan Satelit Mata-mata Pertama dengan SpaceX

Korea Selatan akan meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya pada Sabtu 2 Desember 2023 dengan roket SpaceX


Hari Kedua KTT Iklim COP28, Raja Charles III hingga Volodymyr Zelensky Berpidato

3 hari lalu

Para pemimpin dan delegasi dunia berjalan di Kota Expo Dubai menjelang KTT Aksi Iklim Dunia selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, 1 Desember 2023. REUTERS/Thomas Mukoya
Hari Kedua KTT Iklim COP28, Raja Charles III hingga Volodymyr Zelensky Berpidato

Para pemimpin dunia berkumpul untuk menyampaikan pidato, mengumumkan janji iklim, hingga menghadiri acara sampingan di KTT iklim COP28.