Penanganan Krisis Myanmar oleh ASEAN dan PBB Dinilai Gagal

Reporter

Daniel Ahmad

Kamis, 23 Juni 2022 15:30 WIB

Polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar, 9 Februari 2021.[REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelidikan Parlemen Internasional atau IPI mengadakan sidang perdana secara virtual pada Rabu, 22 Juni 2022, untuk membahas krisis di Myanmar. Pembahasan menyoroti upaya PBB dan ASEAN, dalam mengakhiri kekerasan di Myanmar setelah kudeta junta militer terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. 

IPI adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR diketuai oleh Heidi Hautala, Wakil Presiden Parlemen Eropa. Anggotanya adalah kumpulan dari anggota parlemen dari seluruh dunia.
Beberapa pembicara yang hadir dalam sidang virtual Rabu kemarin, diantaranya para pakar dan aktivis. Mereka menyampaikan kesaksian kalau kekejaman junta selama ini masih berlanjut. Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh ASEAN, dianggap gagal membendung krisis kemanusiaan yang terjadi. ASEAN dan PBB dinilai lambat dalam memberi bantuan kemanusiaan.

"Jadi kami mengusulkan ASEAN dan Komunitas Internasional untuk mengambil pendekatan alternatif, yaitu memfasilitasi bantuan lintas perbatasan yang bekerja dalam kemitraan dengan organisasi kemanusiaan lokal dan Masyarakat Sipil dengan menghormati lembaga komunitas lokal," kata Khin Omar, aktivis Myanmar dalam hearing IPI.


Menurut Omar, pendekatan alternatif itu agar bantuan dapat diterapkan secara langsung dan kolektif ke organisasi kemanusiaan lokal. Dengan begitu, mereka mampu merespon secara efektif krisis di lapangan.
 
"Kami juga menyarankan agar jangan sekali pun bekerja sama dengan junta. Sebab itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan - ketidakberpihakan dan netralitas," katanya.

Kritik atas kebuntuan dalam mengatasi krisis Myanmar bukan kali ini saja. Sebelumnya kelompok aktivis yang tergabung dalam Justice For Myanmar pada bulan lalu menyatakan, Konsensus Lima Poin ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar tetapi juga memungkinkan status quo blok itu terlibat dengan junta yang menciptakan krisis.

Justice For Myanmar memaparkan melalui rilisnya, program pertahanan ASEAN telah memungkinkan militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata, penelitian dan pengembangan, keamanan siber, dan pendidikan. 

Juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan, ASEAN benar-benar gagal menegakkan HAM dan hukum humaniter internasional. Padahal, ASEAN tahu betul bahwa militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida terhadap Rohingya serta percobaan kudeta.

Sedangkan Wakil Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International Emerlynne Gil dalam keterangan tertulis, sepakat menyebut kalau Konsensus Lima Poin adalah kegagalan. Sebab pendekatan itu dianggap tidak mampu menghentikan militer Myanmar untuk melanggar HAM terhadap rakyat Myanmar setelah kudeta militer. 

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Antisipasi Serangan dari Barat, Rusia Ajak Belarus Perkuat Pertahanan

11 jam lalu

Antisipasi Serangan dari Barat, Rusia Ajak Belarus Perkuat Pertahanan

Menteri Pertahanan Rusia mengajak Belarus untuk menerbitkan kebijakan yang memperkuat pertahanan kedua negara.


Australia Boikot KTT Kontra-Terorisme ASEAN Pimpinan Myanmar dan Rusia

1 hari lalu

Australia Boikot KTT Kontra-Terorisme ASEAN Pimpinan Myanmar dan Rusia

Australia dilaporkan akan memboikot pertemuan kontra-terorisme ASEAN yang diketuai bersama oleh junta militer Myanmar dan Rusia


Junta Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Sel Isolasi Penjara di Naypyidaw

1 hari lalu

Junta Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Sel Isolasi Penjara di Naypyidaw

Pemimpin Myanmar yang terguling, Aung San Suu Kyi, telah dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi di kompleks penjara ibu kota Naypyidaw.


5 Fakta tentang Anjing Herder, Cerdas dan Pemandu

1 hari lalu

5 Fakta tentang Anjing Herder, Cerdas dan Pemandu

Anjing herder mudah belajar, aktif bergerak, dan cenderung curiga terhadap orang asing


Kim Jong Un Rapat Bahas Kekuatan Militer

1 hari lalu

Kim Jong Un Rapat Bahas Kekuatan Militer

Kim Jong Un menggelar rapat hari kedua membahas kebijakan bidang militer dan pertahanan. Ada yang menduga rapat ini untuk persiapan uji coba nuklir.


Larang Anak Perempuan Sekolah, Dua Pejabat Taliban Masuk Daftar Hitam PBB

2 hari lalu

Larang Anak Perempuan Sekolah, Dua Pejabat Taliban Masuk Daftar Hitam PBB

PBB menerapkan larangan bepergian terhadap dua pejabat Taliban atas pembatasan wanita dan anak perempuan Afghanistan.


PPI Jerman Gelar Konferensi Internasional Pelajar Asia Tenggara

3 hari lalu

PPI Jerman Gelar Konferensi Internasional Pelajar Asia Tenggara

PPI Jerman menggelar konferensi internasional pelajar Asia Tenggara. Konferensi ini pertama kali yang dilaksanakan di Jerman.


Gagal Menang Absolut di Parlemen, Emmanuel Macron Bertindak

3 hari lalu

Gagal Menang Absolut di Parlemen, Emmanuel Macron Bertindak

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai utama Prancis setelah gagal kehilangan suara mayoritas dalam pemilihan parlemen.


Parlemen Israel Bubar, Benjamin Netanyahu Bakal Berkuasa Lagi?

3 hari lalu

Parlemen Israel Bubar, Benjamin Netanyahu Bakal Berkuasa Lagi?

Parlemen Israel dibubarkan. Partai yang dipimpin mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diprediksi akan menang lagi di pemilihan mendatang.


PBB Minta Warga Suriah di Daerah Oposisi Tetap Dapat Bantuan

3 hari lalu

PBB Minta Warga Suriah di Daerah Oposisi Tetap Dapat Bantuan

Sekjen PBB mengimbau Dewan Keamanan agar memperpanjang persetujuan pengiriman bantuan dari Turki ke jutaan orang yang membutuhkan di Suriah.