TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Thailand mulai Kamis, 9 Juni 2022, resmi menghapus ganja dan rami sebagai zat yang dikendalikan dari daftar narkotika Kategori 5. Walau peraturan baru itu melepas segala ketentuan hukum terkait mariyuana, warga Thailand tetap harus tertib dan tidak bisa sembarangan teler.
Seperti dilansir Bangkok Post, warga Thailand dilarang menghisap ganja sembarangan di tempat umum, seperti berkeliaran di jalan-jalan Bangkok. Asap dari ganja dianggap sebagai gangguan. Denda untuk pelanggaran tersebut adalah maksimum 25.000 baht atau sekitar Rp 10 juta, dan/atau tiga bulan penjara.
Substansi yang legal mulai 9 Juni di Thailand adalah mariyuana dengan THC rendah untuk penanaman di rumah. Hukum baru menganggap tetrahydrocannabinol rendah itu sekitar 0,2 persen, atau lebih rendah lagi. Persentase yang lebih tinggi untuk ekstrak ganja dan rami masih ilegal. THC adalah senyawa psikoaktif utama dalam ganja, yang membuat orang merasa tinggi.
Ekstraksi ganja yang mengandung lebih dari 0,2 persen THC, menurut beratnya, akan tetap diakui sebagai zat Tipe 5 dan diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemberantasan narkotika.
Anggota senior firma hukum LawPlus yang berbasis di Bangkok, Kulkanya Vorawanichar, mengatakan, Undang-Undang Ganja dan Rami masih dalam bentuk rancangan. Artinya, siapa pun yang gagal mendapatkan izin dari Badan Obat dan Makanan FDA untuk menanam ganja demi tujuan komersial, akan dikenakan hukuman penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga 300.000 baht atau sekitar Rp 126 juta.
Rancangan undang-undang tidak menyebutkan ketentuan hukuman bagi orang yang tidak memberi tahu pihak berwenang tentang budidaya ganja dengan tujuan penggunaan rumah tangga.
“Dalam periode sementara (sebelum rancangan undang-undang menjadi undang-undang), tidak ada peraturan khusus yang menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak memberi tahu FDA bahwa mereka ingin menanam ganja. Berdasarkan pemahaman kami, itu hanya untuk kerja sama dari orang-orang yang ingin menanam ganja selama periode sementara ini,” katanya.
Mengenai pemantauan dan penegakan, Kulkanya mengatakan undang-undang yang mengatur ganja relatif masih baru dan bisa berkembang. Menurutnya pemerintah Thailand akan memastikan undang-undang tersebut ditegakkan dengan benar.
Sumber daya yang didedikasikan untuk penegakan hukum, menurutnya, masih patut untuk dinanti. Dia juga menggarisbawahi aduan publik yang berperan besar dalam penegakan aturan baru tentang narkotika.
BANGKOK POST
