Buntut Insiden Sharma, Petinggi India Diminta Hati-Hati Bicara Soal Agama

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin partai berkuasa India, BJP, menginstruksikan pejabat untuk "sangat berhati-hati" ketika berbicara tentang agama di platform publik setelah pernyataan menghina tentang Nabi Muhammad memicu protes dari negara-negara Islam.

Perintah ini menyusul kontroversi menyusul ucapan jubir BJP Nupur Sharma dalam acara debat televisi yang dianggap merendahkan Nabi Muhammad dan Islam. 

Muslim minoritas India telah merasakan lebih banyak tekanan dalam segala hal mulai dari kebebasan beribadah hingga jilbab di bawah Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Ada bentrokan Hindu-Muslim selama prosesi keagamaan baru-baru ini, menyusul kerusuhan mematikan pada 2019-20.

Dua pemimpin BJP mengatakan instruksi lisan diberikan kepada lebih dari 30 pejabat senior dan beberapa menteri federal yang berwenang untuk mengambil bagian dalam debat oleh saluran berita India.

"Kami tidak ingin pejabat partai berbicara dengan cara yang menyakiti sentimen agama dari komunitas mana pun... Mereka harus memastikan doktrin partai dibagikan dengan cara yang canggih," kata seorang pemimpin senior BJP dan menteri federal di New Delhi.

Dengan sekitar 110 juta anggota, terutama Hindu, BJP adalah partai politik terbesar di dunia, sementara Muslim terdiri dari sekitar 13% dari 1,35 miliar penduduk India.

Pekan lalu BJP menskors juru bicara dan mengusir pejabat lain setelah negara-negara Islam menuntut permintaan maaf dari pemerintah India dan memanggil diplomat untuk memprotes pernyataan anti-Islam yang dibuat selama debat TV.

Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Indonesia, Afghanistan, Pakistan dan Iran termasuk di antara negara-negara yang menyampaikan protes mereka kepada publik.

Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India dan pelecehan sistematis terhadap umat Islam.

Meskipun partai Modi membantah adanya peningkatan ketegangan komunal selama masa pemerintahannya, pemerintahan BJP dinilai mendorong kelompok-kelompok Hindu garis keras dalam beberapa tahun terakhir untuk bertindak demi mempertahankan keyakinan mereka sehingga memicu peningkatan sentimen anti-Muslim.

Departemen Luar Negeri AS, dalam laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional yang dirilis pada bulan Juni, mengatakan bahwa serangan terhadap anggota komunitas minoritas, termasuk pembunuhan, penyerangan, dan intimidasi, terjadi di India sepanjang tahun 2021.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada hari Senin bahwa tweet dan komentar ofensif sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.

"Kami tidak dilarang berbicara tentang masalah agama yang sensitif, tetapi kami tidak boleh menghina prinsip dasar agama apa pun," kata juru bicara senior BJP Gopal Krishna Agarwal.

Modi dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam yang kaya energi, sumber utama impor bahan bakar India, tetapi hubungan tersebut mendapat tekanan dari ucapan anti-Islam dari dua anggota BJP, kata pakar kebijakan luar negeri.

Protes skala kecil meletus di beberapa bagian India ketika kelompok-kelompok Muslim menuntut penangkapan juru bicara BJP yang diskors.