TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah secara resmi membuka Intersesi Bali Civil Society and Media Forum atau BCSMF pada Senin, 30 Mei 2022. Sesi BCSMF ini merupakan rangkaian menuju Bali Democracy Forum atau BDF akhir tahun nanti.
Sesi BCSMF yang dilangsungkan secara virtual pada Senin diisi oleh Direktur Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media UNESCO Guy Berger, bekas Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti, dan Kepala Pemasaran Kompas Gramedia Dian Gemiano.
Ketua Dewan Pers Indonesia Azyumardi Azra juga turut hadir dan menyampaikan sambutannya. Azra berharap, peran BDF sekaligus BCSMF bisa kembali hidup di era pasca pandemi Covid-19 ini, dengan partisipasi aktif masyarakat sipil dan media itu sendiri.
"Kiranya argumentasi yang melatarbelakangi dibentuknya BCSMF dalam kaitannya dengan BDF, adalah BDF tidak boleh hanya menjadi wadah bagi pejabat tertinggi pemerintah, dalam hal ini presiden dan perdana menteri atau kepala negara," kata Azra.
Menurut Azra, Covid-19 sedikit banyaknya memang mempengaruhi masyarakat sipil dan juga media dalam kaitannya dengan demokrasi. Banyak pihak yang mengeluhkan kemunduran demokrasi dinilainya menjadi salah satu indikasi.
Gejala dari regresi demokrasi tersebut tentunya dianggap tidak hanya berlaku di Indonesia, namun semua negara. "Mengapa? Karena pemerintah cenderung mengambil keputusan dengan tidak melibatkan masyarakat sipil. Bahkan masyarakat sipil telah dimarginalkan oleh pemerintah," kata Azra.
"Inilah saatnya bagi kita, untuk tidak hanya menuju berkelanjutan, tetapi untuk menghidupkan kembali peran media, peran demokrasi, peran masyarakat sipil," tutur Azra menyatakan.
Adapun diskusi para panel berlangsung dengan sangat aktif dan konstruktif. Beberapa masalah yang dibahas di antaranya adalah fungsi media sebagai lembaga sosial dan bisnis penting yang menjunjung tinggi demokrasi.
Penggunaan ruang digital yang makin meluas dan dipercepat selama pandemi global juga menjadi sorotan. Implikasi eksistensial terhadap praktik media yang sehat menjadi perdebatan, sebab ruang digital berpotensi menyebarkan informasi yang salah, disinformasi, dan hoaks yang dapat merusak lingkungan demokrasi.
Transformasi digital dan surplus ekonomi atau demokrasi juga menjadi pokok diskusi, di tengah masalah global yang mengancam seperti perubahan iklim, energi berkelanjutan dan ketahanan pangan, ketegangan geopolitik, dan kebebasan pers.
DANIEL AHMAD
