TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Sri Lanka menunjuk sembilan menteri baru pada Jumat, 20 Mei 2022. Mereka akan bertugas mengeluarkan negara tersebut dari krisis ekonomi yang parah.
Di antara sembilan pejabat baru itu, Sri Lanka masih mengosongkan jabatan Menteri Keuangan yang memegang posisi kunci. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe berjanji untuk membentuk koalisi lintas partai setelah Kabinet sebelumnya dibubarkan.
Para menteri baru antara lain menteri kesehatan, pendidikan dan keadilan, dilantik di hadapan Presiden Gotabaya Rajapaksa di kediaman resminya. Pelantikan dilakukan dengan penjagaan yang ketat.
Dua legislator dari partai oposisi utama memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan baru. Partai oposisi lainnya, Partai Kebebasan Sri Lanka, setuju untuk mendukung Presiden Rajapaksa dan diberikan satu portofolio pada hari Jumat.
Menteri keuangan bertanggung jawab memimpin negosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF mengenai bail-out. Namun jabatan itu tetap kosong.
Kantor Perdana Menteri Sri Lanka menyatakan kepada AFP bahwa menteri keuangan yang baru akan ditunjuk pekan depan. Menurut kepala bank sentral, penundaan jabatan ini menghambat negosiasi dengan IMF.
Sri Lanka menghadapi kekurangan devisa terburuk. Pemerintah tidak mampu membiayai kebutuhan impor bahkan yang paling penting seperti makanan, bahan bakar dan obat-obatan.
Negara berpenduduk 22 juta orang itu telah mengalami kesulitan ekonomi yang parah selama berbulan-bulan. Rakyat Sri Lanka tidak dapat mengakses bensin, solar dan gas untuk memasak, sementara makanan pokok telah dijatah. Negara ini juga menghadapi rekor inflasi dan pemadaman listrik harian yang panjang.
Pemerintah menutup kantor dan sekolah pada hari Jumat karena kekurangan bensin yang melumpuhkan transportasi di seluruh negeri.
Namun para pejabat mengatakan pemerintah telah berhasil mengumpulkan US$ 53 juta untuk membayar pengiriman bensin yang tiba di pelabuhan Kolombo minggu ini. Stasiun pompa eceran dapat dipasok pada akhir pekan ini.
Bank Sentral Sri Lanka mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang luar negeri setidaknya selama enam bulan. Pembayaran utang terhambat hingga utang luar negeri negara sebesar US$ 51 miliar direstrukturisasi.
Baca: Bahan Bakar di Sri Lanka Habis Total, Warga Mengantre Berjam-jam
CHANNEL NEWS ASIA
