Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Situasi di Ukraina Diselesaikan lewat Upaya Damai

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara, Senin, 25 April 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara, Senin, 25 April 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkonfirmasi telah berkomuniasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat bertelepon dengan Putin itu, Jokowi diantaranya membahas konflik Ukraina.

"Digarisbawahi bahwa perang harus segera dihentikan dan negosiasi damai diberi kesempatan. Indonesia siap berkontribusi untuk mencapai tujuan ini," kata Jokowi.

Kantor Kepresidenan Rusia atau Kremlin sebelumnya mengkonfirmasi pembicaraan per telepon antara Jokowi dan Putin pada Kamis, 28 April 2022, yang membahas konflik di Ukraina. Kremlin menyatakan, Jokowi meminta Presiden Putin menjelaskan penilaian Rusia terhadap situasi di Ukraina terkait operasi militer khusus yang sedang berlangsung.

Menurut informasi yang dibagikan Kremlin, Jokowi dan Putin juga membahas interaksi Rusia-Indonesia, serta berbagai aspek kegiatan G20. Pada tahun ini, presidensi kelompok ekonomi utama, G20, dipegang oleh Indonesia. Percakapan Putin dan Jokowi hanya selang beberapa hari setelah Politisi PDIP itu berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.


Perang di Ukraina telah berpengaruh pada dinamika forum internasional G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kompak tak mau satu meja dengan Putin di forum G20 nanti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usai KTT Luar Biasa NATO pada akhir Maret lalu, Joe Biden meminta Indonesia untuk tak mengundang Rusia ke puncak acara G20. Sebagai gantinya, politisi Partai Demokrat itu meminta presidensi untuk menghadirkan Ukraina.

Kepanitiaan G20 sejauh ini tetap mengundang seluruh anggota forum, termasuk Rusia. Preseden prosedural KTT G20 yang berlaku, jadi alasan keputusan Indonesia tersebut.

Saat diwawancarai Tempo di rumah dinas kedutaan besar Rusia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 April 2022. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menegaskan Presiden Putin akan hadir di KTT G20 Bali seperti rencana awal.

Baca juga : Erick Thohir Bicara Nasib Garuda Setelah Beroperasinya Pelita Air

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Ajudan Klaim Pembicaraan Vladimir Putin dan Xi Jinping Sangat Sukses

9 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri upacara minum teh di taman Zhongnanhai Beijing, Cina 16 Mei 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Ajudan Klaim Pembicaraan Vladimir Putin dan Xi Jinping Sangat Sukses

Seorang ajudan dari Pemerintah Rusia mengklaim Vladimir Putin dan Xi Jinping bertemu dalam "suasana hati yang sedang baik" di Beijing.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.