TEMPO.CO, Jakarta - Rusia mengumumkan peningkatan jumlah dana darurat. Saat ini, Rusia telah menyiapkan 273,4 miliar rubel (Rp 50,5 triliun) untuk memastikan stabilitas ekonomi negara itu, yang disebabkan sanksi Barat atas invasi ke Ukraina.
"Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah guna memastikan stabilitas ekonomi terkait adanya sanksi eksternal," demikian keterangan Kremlin, Minggu, 10 April 2022, seperti dilansir dari Reuters.
Dana cadangan pemerintah Rusia merupakan bantalan kas yang akan digunakan untuk pengeluaran tak terduga yang tidak diproyeksikan dalam APBN. Tahun lalu, dana darurat itu digunakan untuk pembayaran sosial satu kali dan untuk memerangi pandemi.
Kondisi gedung apartemen di Jalan Lobanovskyi, Kyiv, Ukraina, yang rusak dihantam misil pada Sabtu, 9 April 2022. TEMPO/Raymundus Rikang
Moskow mengatakan, sumber utama peningkatan dana cadangan adalah 271,6 miliar rubel (Rp 48,6 miliar) dalam pendapatan energi tambahan yang diterima pada kuartal pertama. Sebab, harga minyak dan gas naik sebagai tanggapan terhadap pemulihan dari dampak Covid-19 serta konflik Rusia-Ukraina yang meningkatan risiko pasokan terganggu.
Sebelumnya, Pemerintah Rusia telah menjanjikan lebih dari 1 triliun rubel (Rp 179 triliun) dalam dukungan anti-krisis untuk bisnis, pembayaran sosial dan keluarga dengan anak-anak. Paket itu akan mengambil semua pendapatan yang masuk tahun ini, sehingga tidak akan ada surplus anggaran.
Sejumlah sanksi, yang dijatuhkan setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, telah membuat Rusia terputus dari sistem keuangan global dan rantai pasokan. Negara-negara Barat juga bergerak lebih dekat ke larangan total menggunakan energi dari Moskow untuk melucuti Kremlin dari sumber pendapatan terbesarnya.
Rusia memasok sekitar 40 persen dari konsumsi gas alam Uni Eropa, yang dinilai Badan Energi Internasional lebih dari USD 400 juta (Rp 5.7 triliun) per hari. Sementara itu, Uni Eropa mendapat sepertiga dari impor minyaknya dari Rusia, yakni sekitar USD 700 juta (Rp 10 triliun) per hari.
Sumber: Reuters
Baca juga : Ini Sebab Imran Khan Digulingkan dari Jabatan Perdana Menteri Pakistan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.