Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yoon Suk-Yeol, Anak Profesor yang Jadi Presiden Korea Selatan

Reporter

image-gnews
Presiden Korea Selatan,  Yoon Suk-yeol. REUTERS
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dari Partai Rakyat Berkuasa (People Power Party), Yoon Suk-Yeol, memenangkan pemilu Presiden Korea Selatan. Hasil pemilu itu diumumkan pada Kamis pagi waktu setempat, 10 Maret 2022.


Yoon unggul tipis dari Lee Jae-myung, kandidat dari Partai Demokrat. Dari 99,8 persen suara yang dihitung, Yoon meraup 48,6 persen suara. Sementara, Lee mendapatkan 47,8 persen.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. REUTERS

Melihat rekam jejaknya, karir Yoon di politik relatif terbilang belum lama. Dia mendeklarasikan diri ingin maju sebagai presiden Korea Selatan melalui jalur independen pada Juni 2021, setelah masa jabatannya sebagai jaksa agung berakhir pada Maret 2021.


Seperti dirangkum dari The Hankyoreh, kedua orang tua Yoon adalah profesor, yang bekerja sebagai tenaga pendidik. Dia diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Nasional Seoul dan lulus ujian pengacara pada 1991, setelah sembilan kali mencoba. Universitas Nasional Seoul adalah kampus paling favorite di Korea Selatan.

  

Dia memulai karirnya sebagai Jaksa Penuntut pada 1994 di Kantor Kejaksaan distrik Daegu. Delapan tahun kemudian, dia mengajukan pengunduran dirinya dan bekerja di sebuah firma hukum besar. Setahun kemudian, dia kembali bekerja sebagai Jaksa.

Dia kemudian ditugaskan ke posisi kunci sebagai Direktur divisi pertama Departemen Investigasi pusat (SPO) dan Kepala Departemen Investigasi khusus tingkat pertama, Kantor Kejaksaan distrik Pusat Seoul.

Pada bulan April 2013, tahun pertama kepresidenan Park Geun-hye, dia ditunjuk oleh Jaksa Agung Chae Dong-wook sebagai pemimpin tim investigasi khusus untuk kasus campur tangan National Intelligence Service (NIS).


Setelah kepergian Chae, Yoon melanjutkan kasus NIS karena keberatan dari pimpinan kejaksaan. Dia kemudian berbicara secara terbuka tentang tuntutan publik pada pentingnya penyelidikan, saat rapat parlemen Oktober 2013. Atas sikapnya itu dia dicap sebagai jaksa yang memiliki kemauan keras.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan


Yoon sempat disingkirkan dan turun pangkat ke Kantor Kejaksaan Tinggi karena hal sepele. Akan tetapi, di periode kepresidenan Park, dia bergabung lagi dengan tim jaksa khusus yang menyelidiki survei pengaruh pemerintah pada Desember 2016.

Di pemerintahan Presiden Moon Jae-in, dia mengambil peran terdepan dalam penyelidikan untuk membasmi kejahatan yang mengakar. Yoon lalu mendapat promosi jabatan untuk menjadi direktur Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, dan kemudian Jaksa Agung.

Setelah menjadi orang nomor satu di Korea Selatan, Yoon mulai tahun depan berencana menghapuskan pajak masyarakat Korea Selatan dengan pendapatan 50 juta won dari hasil investasi saham. Dia juga berjanji akan membangun 2,5 juta tempat tinggal dalam tempo lima tahun ke depan demi menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat Korea Selatan. 

Jika tidak ada aral melintang, Yoon akan dilantik sebagai Presiden Korea Selatan secara resmi pada Selasa, 10 Mei 2022.

Sumber: The Hankyoreh | Reuters | forbes.com

  

Baca juga: 9 WNI yang Terjebak di Chernihiv Ukraina Sudah Dievakuasi ke Polandia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

28 menit lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

7 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

7 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

13 hari lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.