![Perdana Menteri Liberal Kanada Justin Trudeau berbicara pada konferensi pers setelah debat kedua dari tiga dua jam menjelang pemilihan 20 September, di Museum Sejarah Kanada di Gatineau, Quebec, Kanada, 8 September 2021. [REUTERS/Blair Gable/ Foto Berkas]](https://statik.tempo.co/data/2021/09/10/id_1049849/1049849_720.jpg)
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberlakukan undang-undang (UU) kedaruratan dalam upaya mengakhiri unjuk rasa yang dilakukan oleh para sopir truk anti-vaksin virus corona. Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah diperbolehkan membekukan penyokong dana para demonstran.
"Blokade merugikan ekonomi kita dan membahayakan keselamatan publik. Kami tidak bisa dan tidak akan membiarkan kegiatan ilegal dan berbahaya berlanjut," kata Tredeau dalam jumpa pers Senin 14 Februari 2022, seperti dilansir dari Reuters.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggelar konferensi pers penanggulangan virus corona (Covid-19) di Ottawa, Ontario, Kanada, 7 Desember 2020.[REUTERS/Blair Gable]Pemerintah Kanada mengatakan sekitar setengah dari uang yang digunakan untuk unjuk rasa berasal dari pendukung anti-vaksin virus corona di Amerika Serikat. Pada Minggu lalu, Toronto-Dominion Bank (TD.TO) membekukan dua rekening bank pribadi, yang diduga menerima C$1,4 juta (Rp15,7 miliar) untuk protes tersebut.
Sebuah situs di Amerika Serikat, GiveSendGo, yakni website yang menjadi corong pendanaan para pengunjuk rasa setelah platform crowdfunding arus utama GoFundMe memblokir sumbangan ke grup tersebut. Pengadilan Ontario pada pekan lalu memerintahkan GiveSendGo untuk membekukan semua dana yang mendukung blokade, tetapi dikatakan GiveSendGo tidak bisa mematuhinya.
Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland menyebut pemberlakuan Undang-Undang Kedaruratan ini akan membuat platform crowdfunding dalam pengawasan. Dia curiga jika platform (crowdfunding) ini digunakan untuk mendukung demonstrasi yang berpotensi merusak ekonomi Kanada.
"Kami membuat perubahan ini karena kami tahu bahwa platform (crowdfunding) ini digunakan untuk mendukung blokade ilegal dan aktivitas ilegal, yang merusak ekonomi Kanada," kata Freeland.
Di tengah pemberlakuan kebijakan ini, Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada mengatakan pemerintah belum memenuhi standar untuk menerapkan Undang-Undang Darurat, yang dimaksud guna menangani ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan integritas teritorial.
Unjuk rasa para sopir truk ini dimulai sejak 28 Januari 2022 dan dampaknya telah menggerogoti perdagangan kedua negara senilai ratusan juta dolar setiap hari, mulai dari ternak hingga suku cadang mobil.
Kanada memang memberlakukan aturan yang mengharuskan para pengemudi truk suntik dua dosis vaksin virus corona. Sebab mereka melintasi perbatasan darat Kanada dengan Amerika Serikat.
Sebuah nota kesepahaman yang disusun oleh beberapa sopir truk yang berunjuk rasa, meminta Senat dan gubernur jenderal mengundurkan diri jika tidak setuju mencabut semua pembatasan Covid-19, termasuk wajib suntik vaksin virus corona, paspor vaksin, dan denda terkait virus corona.
Sumber: Reuters
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.
Iklan
