Subsidi Pemerintah Inggris Dicabut, BBC Akan Hapus Layanan Publik?

TEMPO.CO, Jakarta - BBC tampaknya tidak bisa lagi memberikan layanan pada publik Inggris seperti biasanya karena akan mengandalkan pendanaan swasta murni setelah pemerintah mempertanyakan apakah model pendanaan publik harus berlanjut di masa depan.

Dibentuk pada tahun 1922 untuk mendidik, menginformasikan dan menghibur, BBC menciptakan radio global, nasional dan lokal, konten online dan televisi untuk umum sementara juga melayani para pengguna yang tidak terlayani outlet komersial.

Lembaga ini didanai oleh biaya lisensi yang dibayarkan oleh semua rumah tangga pemilik televisi yang seharusnya menjamin independensi editorialnya. Kenyataan itu memaksa korporasi untuk menyepakati putaran pendanaan dengan para menteri, yang seringkali berujung pada ketegangan.

Senin lalu, Menteri Kebudayaan Nadine Dorries, yang sebelumnya menuduh BBC terlalu metropolitan, mengatakan biaya lisensi akan dibekukan selama dua tahun ke depan, dan akan meningkat sejalan dengan inflasi selama empat tahun setelah itu.

Dia menambahkan bahwa diperlukan perdebatan tentang model pendanaan masa depan, mempertanyakan apakah orang harus membayar 159 pound atau sekitar Rp3,1 juta setahun untuk BBC ketika mereka dapat membayar lebih sedikit untuk Netflix atau Amazon Prime.

Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan kepada Radio BBC bahwa masyarakat akan kehilangan sesuatu yang berharga jika mengejar model komersial.

"Ini melayani publik Inggris dan semua publik Inggris," katanya. "Prinsip universalitas mutlak menjadi perdebatan di sini. Orang-orang berkata 'bisakah ini menjadi operasi komersial?' Tentu saja itu bisa menjadi operasi komersial, tetapi tidak akan melakukan apa yang dilakukannya hari ini."

Penghapusan subsidi ini, katanya, akan membuat BBC kehilangan 285 juta pound atau lebih dari Rp5,5 triliun, yang membutuhkan beberapa layanan untuk dipotong. Dia menambahkan bahwa sementara pengeluaran BBC perlu mencerminkan dengan baik semua komunitas yang dilayaninya, sulit untuk mempertahankan reputasi yang tidak memihak di dunia yang semakin terpolarisasi.