Migrant Care: MOU Pekerja Migran Malaysia-Bangladesh untuk Tekan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -  Migrant Care Malaysia menilai penandatangan nota kesepahaman untuk mendatangkan pekerja Bangladesh ke Malaysia  merupakan cara untuk menekan Indonesia.

"Ini hanya wayang untuk menekan Indonesia. Banyak isu untuk membawa pekerja Bangladesh. Sabah menolak total, Sarawak juga tidak mau. Karena itu bukan pekerja migran tapi ingin jadi imigran," ujar Direktur Migrant Care Malaysia, Alex Ong di Kuala Lumpur, Jumat, 24 Desember 2021.

Pekan lalu Pemerintah Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MoU)  tentang rekruitmen tenaga kerja dengan Bangladesh setelah perundingan dengan Indonesia belum membuahkan hasil.

Alex Ong mengatakan MoU tersebut merupakan indikasi kegagalan negosiasi Malaysia dengan Indonesia.

"MoU dengan Bangladesh merupakan indikasi awal dari berakhirnya hubungan buruh migran Malaysia-Indonesia di mana Indonesia telah meningkatkan daya tawar mereka untuk syarat dan ketentuan yang lebih baik," katanya.

MoU ini juga merupakan indikasi dari kemauan politik transformatif Malaysia yang sangat rendah dalam mencapai standar tenaga kerja yang lebih tinggi dalam mengadopsi sistem perekrutan tenaga kerja.

"Ini akan menjadi situasi yang lebih menantang bagi kembalinya kartel bermasalah. Kami mengantisipasi peningkatan lebih lanjut kasus penyalahgunaan tenaga kerja terutama dalam perekrutan dan manajemen agen dalam menghadapi tekanan rantai pasokan," katanya.

Migrant Care mensinyalir tren migrasi tidak teratur akan meningkat karena pengisian yang berlebihan dan transformasi kegiatan dan eksploitasi perdagangan manusia akan beralih ke masalah sosial dan korupsi manajemen kontrol imigrasi.

"Ini adalah skenario pesimistik hati-hati dari dampak ekonomi dan sosial," katanya.

Dia mengatakan hal tersebut akan menjadi strategi yang salah dalam menciptakan skenario untuk menekan negara pengirim lain tanpa mengacu pada standar perburuhan yang mendasar untuk menciptakan pekerjaan layak perburuhan yang berkelanjutan.

"Proses regionalisasi ASEAN dalam pembangunan sosial ekonomi dan politik telah membuka jalan bagi lingkungan yang lebih kompleks," katanya.

Sementara itu menanggapi penempatan pekerja Indonesia ke Malaysia, Dubes Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono mengatakan selain menyelesaikan MoU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik, Indonesia juga meminta penyelesaian kasus yang ada saat ini yang dialami pekerja domestik maupun sektor lain.

'Kasus-kasus tersebut seperti gaji tidak dibayar bertahun-tahun, penahanan dokumen, larangan berkomunikasi, majikan yang tidak bertanggung jawab mengurus permit dan penahanan pulang bagi pekerja habis kontrak,' katanya.

Dia mengatakan laporan pelanggaran seperti itu banyak diterima dari TKI hampir di semua sektor. "Intinya Indonesia mengharapkan adanya perbaikan menyeluruh di semua sektor," katanya.