DPR AS Loloskan Undang-undang yang Melarang Impor dari Xinjiang

Reporter

Pagar pembatas dibangun di sekitar tempat yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Dabancheng di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina, 4 September 2018. REUTERS/Thomas Peter

TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS pada Selasa meloloskan undang-undang yang akan melarang impor dari wilayah Xinjiang Cina karena kekhawatiran tentang kerja paksa, bagian dari tekanan bertubi-tubi Washington atas perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uighur.

Langkah itu disahkan dengan suara bulat, setelah anggota parlemen menyetujui rancangan yang sudah dikompromikan, yang menghilangkan perbedaan antara RUU yang diperkenalkan di DPR dan Senat.

DPR AS pekan lalu meloloskan versi RUU itu, tetapi langkah itu gagal maju ke Senat. Tetapi Senat diperkirakan akan meloloskan versi kompromi segera setelah Rabu, mengirimkannya ke Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden mengatakan dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

"Pemerintah akan bekerja sama dengan Kongres untuk menerapkan undang-undang ini guna memastikan rantai pasokan global bebas dari kerja paksa, sementara secara bersamaan bekerja ke rantai pasokan utama di darat dan ketiga pantai, termasuk semikonduktor dan energi bersih," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen kata Psaki, dikutip dari Reuters, 15 Desember 2021.

Partai Republik dan Demokrat di DPR dan Senat telah berdebat tentang undang-undang Uighur selama berbulan-bulan.

Kompromi tersebut membuat ketentuan yang menciptakan "praduga yang dapat dibantah" bahwa semua barang dari Xinjiang, di mana pemerintah Cina telah mendirikan jaringan kamp penahanan untuk Uighur dan kelompok Muslim lainnya, dibuat dengan kerja paksa dan untuk melarang impor semacam itu.

Cina menyangkal pelanggaran HAM di Xinjiang, yang memasok sebagian besar bahan dunia untuk panel surya, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok hak asasi mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.

Partai Republik menuduh Demokrat Joe Biden memperlambat undang-undang larangan impor Xinjiang karena akan memperumit agenda energi terbarukan presiden, yang kemudian dibantah oleh Demokrat.

Baca juga: HAM PBB Akan Terbitkan Laporan Dugaan Penyiksaan pada Muslim Uyghur di Xinjiang

REUTERS






Startup Chip PXW di Cina Dicurigai Kepanjangan Tangan Huawei

39 menit lalu

Startup Chip PXW di Cina Dicurigai Kepanjangan Tangan Huawei

Disebutkan, fasilitas manufaktur PXW berada di sekitar kantor pusat Huawei dan telah terpantau lewat citra satelit maupun catatan publik.


Malaysia Dikecam, Abstain dalam Sidang Dewan HAM PBB tentang Muslim Uyghur

11 jam lalu

Malaysia Dikecam, Abstain dalam Sidang Dewan HAM PBB tentang Muslim Uyghur

Keputusan Malaysia untuk abstain dari pemungutan suara dalam sidang Dewan HAM PBB tentang Uyghur adalah mengecewakan dan memalukan.


RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

11 jam lalu

RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

Kemlu RI menjelaskan alasan Indonesia menolak proposal pembahasan yang diajukan negara-negara Barat dalam Dewan HAM PBB tentang Uyghur.


Ini Dalih RI Tolak Usul AS Bahas Uyghur di Dewan HAM PBB

15 jam lalu

Ini Dalih RI Tolak Usul AS Bahas Uyghur di Dewan HAM PBB

Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM mengenai Uyghur tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti.


Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

18 jam lalu

Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

"Kami tidak akan pernah menyerah tetapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," kata presiden Kongres Uyghur Dunia.


Kaspersky Temukan Penginstal Tor Browser Terinfeksi Didistribusikan via YouTube

1 hari lalu

Kaspersky Temukan Penginstal Tor Browser Terinfeksi Didistribusikan via YouTube

Kaspersky mengatakan sebagian besar pengguna yang terkena dampak berasal dari Cina.


Xi Jinping Diprediksi Akan Lebih Menekan Taiwan Jika Terpilih Jadi Presiden

1 hari lalu

Xi Jinping Diprediksi Akan Lebih Menekan Taiwan Jika Terpilih Jadi Presiden

Taiwan memprediksi pemaksaan dan intimidasi dari Cina akan meningkat begitu Presiden Xi Jinping mengambil masa jabatan ketiganya.


Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar

2 hari lalu

Protes Pelanggaran HAM di Piala Dunia 2022, Pemain Timnas Denmark Tak Bawa Keluarga ke Qatar

Pemain timnas Denmark akan melakukan perjalanan ke Piala Dunia 2022 Qatar tanpa keluarga mereka. Ada perintah dari federasi?


Joe Biden: Caplok Ukraina, Tanda Putin dalam Posisi Sulit

6 hari lalu

Joe Biden: Caplok Ukraina, Tanda Putin dalam Posisi Sulit

Joe Biden menyebut pencaplokan sebagian Ukraina oleh Vladimir Putin merupakan tanda bahwa Presiden Rusia itu sedang dalam posisi sulit.