Kisruh Kapal Selam Nuklir Australia, Biden dan Macron Akhirnya Sepakat Bertemu

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan di sepanjang trotoar selama KTT G7 di Carbis Bay, Cornwall, Inggris, 11 Juni 2021. REUTERS/Phil Noble/Pool

    Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan di sepanjang trotoar selama KTT G7 di Carbis Bay, Cornwall, Inggris, 11 Juni 2021. REUTERS/Phil Noble/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat bertemu bulan depan, setelah hubungan kedua negara sempat memanas menyusul kisruh pakta pertahanan AUKUS dan kapal selam bertenaga nuklir Australia.

    Dalam pernyataan bersama pada Rabu, 22 September 2021, Prancis dan Amerika Serikat mengatakan kedua pemimpin telah berbicara melalui telepon dan sepakat untuk bertemu di Eropa pada akhir Oktober.

    "Kedua pemimpin telah memutuskan untuk membuka proses konsultasi mendalam, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi untuk memastikan kepercayaan dan mengusulkan langkah-langkah konkret menuju tujuan bersama," kata pernyataan itu seerti dikutip Al Jazeera.

    Pemerintahan Biden membuat marah Prancis pekan lalu ketika mengumumkan kemitraan keamanan dengan Inggris dan Australia yang mengecualikan negara Uni Eropa.

    Perjanjian tersebut, yang akan melibatkan Inggris dan AS dalam pengadaan kapal selam nuklir Australia, menyebabkan batalnya kesepakatan pemesanan kapal selam konvensional Australia ke Prancis.

    Prancis bereaksi dengan menarik duta besarnya untuk AS dan Australia sebagai protes, ketika ketegangan diplomatik antara sekutu itu memuncak.

    AS, Inggris dan Australia meluncurkan aliansi baru, yang dijuluki AUKUS, pada 15 September 2021, dengan alasan untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

    Perdana Menteri Australia Scott Morrison kemudian mengumumkan negara itu akan menghentikan kesepakatan 2016 untuk membeli kapal selam bertenaga diesel yang dirancang oleh perusahaan Prancis Naval Group, dengan mengatakan kapal selam konvensional telah menjadi "tidak cocok" untuk kebutuhan operasional negara itu.

    Prancis dengan cepat mengecam pakta trilateral, dengan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian menyebut pengecualian Paris dari diskusi itu "brutal, sepihak dan tidak dapat diprediksi".

    Pejabat tinggi AS bergerak untuk meredakan kemarahan pemerintah Prancis di hari-hari berikutnya, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berjanji bahwa Washington akan bekerja sama dengan Prancis dan Uni Eropa di Indo-Pasifik.

    “Prancis, khususnya, adalah mitra penting dalam hal ini dan dalam banyak hal lainnya – merentang ke belakang untuk waktu yang sangat lama, tetapi juga membentang ke masa depan,” kata Blinken pada 16 September.

    Tetapi Prancis menarik duta besarnya untuk AS dan Australia sehari kemudian dengan alasan apa yang disebutnya sebagai "keseriusan luar biasa" dari pengumuman AS dan Australia.

    Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan nada antara kedua pemimpin itu "ramah" selama panggilan 30 menit mereka.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak Prancis untuk beralih dari masalah ini, dengan mengatakan "donnez moi un break  [beri saya istirahat]", dalam campuran bahasa Prancis dan Inggris.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.