TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Afghanistan sedang berupaya menggaji pekerja sektor publik, kata kementerian keuangan pada Kamis, ketika pemerintahan Taliban berupaya menggerakan ekonomi yang macet dan cadangan keuangan negara semakin menipis.
Bahkan sebelum gerakan itu merebut Kabul bulan lalu, banyak pegawai negeri sipil mengatakan mereka belum digaji selama berminggu-minggu. Situasi ini diperburuk dengan bank-bank yang memberlakukan batasan ketat pada penarikan tunai sementara harga kebutuhan pokok naik.
Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan "masalah teknis" telah menyebabkan penundaan pembayaran gaji tetapi tim khusus bekerja untuk menyelesaikan masalah penggajian secepat mungkin.
"Staf administrasi publik yang terhormat dapat melanjutkan pekerjaan mereka tanpa khawatir," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya, dilaporkan Reuters, 17 September 2021.
Pernyataan itu tidak berisi rincian lebih lanjut dan tidak jelas kapan gaji akan dibayarkan.
Geti, seorang guru di sekolah negeri, kembali ke pekerjaannya seminggu setelah Taliban berkuasa, tetapi dia belum menerima gajinya.
"Saya tidak mendapatkan gaji selama dua bulan. Saya menghadapi masalah ekonomi. Guru di sekolah saya adalah satu-satunya pencari nafkah bagi keluarga mereka," katanya kepada TOLONews.
Puluhan warga Afghanistan mengantre memasuki bank di sebuah jalan di Kabul, Afghanistan, 4 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Masalah finansial juga menyebabkan penutupan kantor pemerintahan. Warga menyuarakan keprihatinan atas penutupan beberapa kantor di seluruh negeri. "Saya datang untuk mengambil Kartu Identitas saya. Proses belum dilanjutkan. Saya meminta agar prosesnya segera dimulai," kata Enayatullah, seorang warga Kabul yang masih belum mendapat kartu tanda penduduknya.
Seorang pejabat di Otoritas Pencatatan Sipil Pusat Afghanistan, ACCRA, mengatakan bahwa kartu identitas nasional telah dicetak dan akan didistribusikan minggu depan. "Kami memulai pekerjaan kami. Kami akan membagikan kartu identitas tercetak pada hari Sabtu," kata Hazarat Mohammad.
Sementara itu, Perdana Menteri kabinet sementara Mullah Mohammad Hassan Akhund pada pertemuan Rabu memerintahkan semua kementerian dan beberapa kantor pemerintah lainnya untuk segera mulai memberikan layanan kepada rakyat.
"Kami akan menyaksikan lebih banyak perbaikan di pemerintahan, dan masalah gaji akan ditangani," kata Saaed Khosti, anggota komisi budaya Taliban.
Penundaan gaji pegawai negeri sipil terjadi ketika pemerintah baru bergulat dengan kekurangan uang tunai yang parah, dengan lebih dari US$9 miliar (Rp128 triliun) cadangan yang disimpan di luar Afghanistan masih diblokir.
Dana Moneter Internasional (IMF) pada Kamis memperingatkan Afghanistan sedang menghadapi krisis kemanusiaan, tetapi IMF masih akan menahan pendanaannya ke negara itu.
Penerbangan bantuan telah mulai membawa pasokan darurat ke Afghanistan, di mana kekeringan parah di sebagian besar negara telah menyebabkan jutaan orang dalam bahaya kelaparan. Tetapi kekurangan uang dan kehilangan miliaran dolar AS bantuan asing untuk pemerintahan sebelumnya bertahan, kini membuat ekonomi Afghanistan hampir runtuh.
Baca juga: Warga Afghanistan Harus Meloakkan Barang untuk Bisa Makan
REUTERS | TOLONEWS
