Menlu Brunei II Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Penyelesaian Krisis Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri luar negeri ASEAN akhirnya sepakat untuk menunjuk Menlu Brunei Darussalam II Dato Erywan Yusof sebagai utusan khusus penyelesaian krisis Myanmar. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan khusus ASEAN Ministrial Meeting (AMM) yang akan berlangsung hingga hari Jumat nanti.

Menurut Dirjen Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu Indonesia, Sidharto Suryodipuro, pembahasan berlangsung cukup alot selama AMM berlangsung. Namun, semua menlu akhirnya bisa menemukan kesamaan perihal penunjukkan utusan khusus dan bagaimana krisis Myanmar akan ditindaklanjuti.

"Ada komitmen konkrit bahwa utusan khusus akan segera memulai kerjanya, diikuti dengan timeline yang jelas serta adanya akses penuh terhadap semua pihak (di Myanmar)," ujar Sidharto dalam jumpa pers virtual pasca pertemuan khusus AMM, Rabu, 4 Agustus 2021.

Sebagai catatan, penunjukkan utusan khusus ASEAN adalah bagian dari lima poin konsensus penyelesaian krisis Myanmar yang ditetapkan pada April lalu. Fungsi utusan khusus, salah satunya, untuk menemui semua pihak yang terlibat dalam krisis Myanmar, baik junta militer maupun pemerintahan bayangan yaitu National Unity Government (NUG).

Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

Selain itu, utusan khusus ASEAN juga akan berperan membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Sebagaimana diketahui, Myanmar tidak hanya dilanda krisis kedaulatan dan ekonomi, tetapi juga kelimpungan menghadapi pandemi COVID-19 mengingat sebagian besar petugas medis berhenti kerja untuk memprotes kudeta pada 1 Februari.

Sejatinya, lima poin konsensus seharusnya diimplementasikan tak lama setelah disusun. Namun, pemimpin Junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tidak mau melakukannya. Ia mengatakan baru akan mengimplemntasikannya apabila situasi Myanmar sudah terkendali. Padahal, konsensus itulah yang ditujukan untuk meredakan krisis.

Suara Min Aung Hlaing berubah ketika situasi pandemi memburuk. Beberapa pekan terakhir, ia dikabarkan mulai mendekati komunitas internasional, termasuk ASEAN, agar mendapatkan bantuan.

"ASEAN itu kompak dalam pengertian semua memandang pelaksaan lima poin konsensus mendesak, urgent, dan harus dilaksanakan tanpa kondisi tertentu. Jangan dikaitkan dengan hal-hal lain," ujar Sidharto soal implementasi lima poin konsensus dengan terpilihanya Dato Erywan.

Beberapa pihak menganggap Dato Erywan sebagai figur yang pas untuk menjadi utusan khusus ASEAN soal krisis Myanmar karena berpengalaman. Namun, ada kekhawatiran juga ia akan dibebani dengan ekspektasi berlebih soal penyelesaian krisis Myanmar.

Baca juga: Amerika Minta ASEAN Lebih Tegas Tangani Krisis Myanmar

ISTMAN MP