Inggris Batal Longgarkan Kebijakan Karantina Pendatang dari Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris mengurungkan rencananya untuk melonggarkan kebijakan karantina untuk pendatang dari Prancis. Dikutip dari kantor berita Reuters, Inggris mengambil keputusan itu setelah mengetahui varian Beta COVID-19, yang berasal dari Afrika Selatan, terus beredar di Prancis.

Dengan batalnya pelonggaran karantina, maka semua warga Prancis yang datang ke Inggris harus melakukan isolasi di rumah ataupun di penginapan selama 5-10 hari. Hal itu berlaku juga bagi mereka yang telah tervaksin penuh (menerima dua dosis).

"Kami akan mengupayakan segala hal untuk memastikan perjalanan internasional berjalan seaman mungkin sekaligus untuk melindungi ketiga perbatasan kami dari varian COVID-19," ujar Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid, Sabtu, 17 Juli 2021.

Sebelum pandemi COVID-19, Prancis adalah salah destinasi utama untuk para pelancong dari Inggris. Di urutan pertama ada Spanyol.

Perubahan rencana Inggris terhadap pelonggaran pembatasan sosial mendapat reaksi keras dari badan penerbangan global, IATA. Mereka memprotes perubahan rencana tersebut yang disampaikan secara dadakan. Hal itu, menurut IATA, tidak terjadi di negara-negara lain.

"UK semakin memperkuat dirinya sebagai outlier atas kebijakan pariwisata. Hal itu, secara tidak langsung malah menghancurkan sektor pariwisata mereka sendiri dan ribuan pekerjaan yang bergantung padanya," ujar Direktur Jenderal IATA, Willie Wash.

Pemerintah Inggris menambahkan, pengecualian akan diberikan kepada sopir truk. Mereka akan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya.

Per berita ini ditulis, kasus COVID-19 di Inggris secara gradual menunjukkan peningkatan lagi. Sebagai contoh, dalam 24 jam terakhir, ada 48 ribu kasus baru di sana. Adapun total jumlah kasus dan korban sejauh ini adalah 5,3 juta kasus dan 128 ribu orang. Angka yang tinggi itu tidak mempengaruhi rencana Inggris melonggarkan lockdown Senin eso,. 

Baca juga: WHO: Varian Delta Akan Dominan di Dunia dalam Beberapa Bulan Mendatang

ISTMAN MP | REUTERS