Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah India Minta Twitter Hapus Cuitan yang Mengkritik Penanganan Covid-19

image-gnews
Kerabat berkabung atas meninggalnya seorang pria akibat Covid-19 di sebuah krematorium di New Delhi, India, Rabu, 21 April 2021. Total kematian di India mencapai 182.553. REUTERS/Adnan Abidi
Kerabat berkabung atas meninggalnya seorang pria akibat Covid-19 di sebuah krematorium di New Delhi, India, Rabu, 21 April 2021. Total kematian di India mencapai 182.553. REUTERS/Adnan Abidi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India meminta Twitter untuk menghapus puluhan twit, termasuk cuitan beberapa oleh anggota parlemen lokal, yang mengkritik penanganan wabah virus corona Perdana Menteri Narendra Modi ketika infeksi Covid-19 kembali menembus rekor harian tertinggi dunia.

Twitter telah menahan beberapa twit setelah permintaan hukum oleh pemerintah India, kata seorang juru bicara pada Sabtu, dikutip dari Reuters, 25 April 2021.

Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor twit, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.

Dalam permintaan hukum pemerintah, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, 21 twit disebutkan dalam perintah itu. Diantaranya adalah twit dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.

Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.

"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata juru bicara Twitter.

"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," katanya.

Juru bicara mengkonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pengguna akun secara langsung tentang menahan konten mereka, dan memberi tahu mereka bahwa Twitter menerima perintah hukum yang berkaitan dengan twit mereka.

Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi TechCrunch, yang mengatakan bahwa Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh perintah tersebut.

CNN melaporkan, para menteri negara bagian dan otoritas lokal, termasuk mereka yang berada di negara bagian Maharashtra yang terpukul parah wabah, telah memperingatkan tentang gelombang kedua Covid-19 dan mempersiapkan tindakan sejak Februari. Sebaliknya, Perdana Menteri Narendra Modi sebagian besar diam mengenai situasi tersebut hingga beberapa pekan terakhir.

Dalam pernyataan sepanjang April, Modi membahas upaya vaksinasi nasional dan mengakui peningkatan kasus yang "mengkhawatirkan", tetapi lambat untuk mengambil tindakan serius selain memerintahkan negara bagian untuk meningkatkan pengujian dan pelacakan, dan meminta publik untuk tetap waspada.

Narendra Modi malah terus memuji kesuksesan penanganan Covid-19 pemerintahannya, bahkan ketika negara bagian memberlakukan pembatasan baru dan rumah sakit mulai kehabisan ruang.
"Terlepas dari tantangan, kita memiliki pengalaman, sumber daya dan, juga vaksin yang lebih baik," kata kantornya dalam siaran pers pada 8 April. Dua hari kemudian, dia merayakan 100 juta dosis vaksin yang diberikan secara nasional.

Baru pada Selasa Modi akhirnya menekankan urgensi situasi dan meletakkan langkah-langkah baru dalam pidato larut malam. "Negara ini lagi-lagi melakukan pertempuran yang sangat besar melawan Covid-19," katanya. "Beberapa minggu lalu, kondisinya sudah stabil - dan kemudian datang gelombang kedua."

Rumah sakit yang kewalahan di India meminta pasokan oksigen pada hari Sabtu karena infeksi virus corona di India telah melonjak dan disebut pengadilan tinggi Delhi sebagai "tsunami" Covid-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasien dan orang yang mereka cintai, tidak bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan, terpaksa meminta obat di media sosial dan membuat sendiri tempat tidur rumah sakit. Dan para ahli yang telah memperingatkan selama berbulan-bulan tentang potensi gelombang kedua Covid-19 merasa frustrasi karena peringatan mereka tidak diindahkan.

Keluhan ini tersebar di media sosial selama seminggu terakhir. Puluhan ribu orang menggunakan Twitter dengan tagar yang sedang tren seperti #ResignModi, #SuperSpreaderModi, dan #WhoFailedIndia.

Tokoh politik, termasuk pejabat negara dan mantan pejabat, termasuk di antara suara yang menyerukan akuntabilitas yang lebih besar dan mengkritik penanganan krisis oleh pemerintah.

"Perjuangan Covid19 di India adalah cerminan dari pemerintah (Modi)," cuit Siddaramaiah, mantan menteri utama negara bagian Karnataka, pada hari Senin, dilaporkan CNN.

Pemerintah mungkin lengah oleh gelombang pertama, katanya, "tetapi bagaimana statusnya sekarang? Kesiapsiagaan bahkan tidak ada harapan sekarang!"

Mamata Banerjee, kepala menteri Benggala Barat dan anggota Partai Kongres Trinamool, menyerukan pengunduran diri Modi. "Perdana menteri bertanggung jawab," katanya.

Perdana Menteri India Narendra Modi menerima dosis COVAXIN, vaksin Covid-19 yang dikembangkan dalam negeri oleh Bharat Biotech India dan Dewan Riset Medis India, di rumah sakit All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) di New Delhi , India, 1 Maret 2021.[Biro Informasi Pers India melalui REUTERS]

Kemarahan juga disebabkan manuver politik Modi untuk tetap mengizinkan kampanye pemilu. Empat negara bagian dan satu wilayah persatuan mengadakan pemilihan untuk badan legislatif negara bagian mereka termasuk Benggala Barat, medan pertempuran utama yang saat ini dipimpin oleh Partai Kongres Trinamool Banerjee, dan tidak pernah dimenangkan pemerintahan BJP Modi.

India berada dalam cengkeraman gelombang kedua pandemi, dengan satu kematian karena Covid-19 setiap empat menit di Delhi.

Jumlah kasus di negara berpenduduk sekitar 1,3 miliar itu naik 346.786, kata Kementerian Kesehatan pada Sabtu, dari total 16,6 juta kasus. Kematian Covid-19 naik 2.624, menjadi total 189.544, menurut angka hari Sabtu.

Pakar kesehatan mengatakan India menjadi terlena di musim dingin, ketika kasus baru berjalan sekitar 10.000 per hari dan tampaknya terkendali. Pihak berwenang India mencabut pembatasan Covid-19, memungkinkan dimulainya kembali pertemuan besar, termasuk festival besar dan kampanye politik untuk pemilihan lokal.

Baca juga: Pandemi COVID-19 Memburuk, India: Kami Menghadapi Fase Terburuk

REUTERS | CNN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Narendra Modi 3 Periode, Serba-serbi Pelantikannya sebagai Perdana Menteri India

1 hari lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi memberi isyarat saat ia tiba di markas besar Partai Bharatiya Janata (BJP) di New Delhi, India, 4 Juni 2024. REUTERS/Adnan Abidi
Narendra Modi 3 Periode, Serba-serbi Pelantikannya sebagai Perdana Menteri India

Serba-serbi pelantikan Narendra Modi yang kembali menjabat sebagai Perdana Menteri India periode ketiga. "Terhormat untuk melayani Bharat," katanya.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

2 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Budi Arie Ancam Blokir X di Indonesia jika Masih Perbolehkan Konten Pornografi

2 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Ancam Blokir X di Indonesia jika Masih Perbolehkan Konten Pornografi

Budi Arie mengklaim sudah mengirim surat ke x itu soal permintaan blokir konten pornografi.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

2 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

2 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


Plaza Indonesia Minta Maaf dan Akhiri Kerja Sama Vendor Sekuriti yang Pukul Anjing Penjaga

5 hari lalu

Plaza Indonesia mengunggah permintaan maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang sekuriti dari vendor K9 di kompleks pusat belanja tersebut pada Kamis, 6 Juni 2024 (Sumber: Instagram @plazaindonesia).
Plaza Indonesia Minta Maaf dan Akhiri Kerja Sama Vendor Sekuriti yang Pukul Anjing Penjaga

Manajemen Plaza Indonesia meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang sekuriti dari vendor K9 di kompleks pusat belanjanya.


Kenapa Uang Iuran Tapera PNS Cair Sedikit Meski Menabung Puluhan Tahun?

5 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Kenapa Uang Iuran Tapera PNS Cair Sedikit Meski Menabung Puluhan Tahun?

Belakangan muncul kabar soal kecilnya uang pencairan simpanan pensiunan PNS meski sudah menabung puluhan tahun. Begini penjelasan BP Tapera.


Ditolak Maladewa, Israel Sarankan Warganya Liburan ke Lakshadweep di India

6 hari lalu

Pulau Veligandu Maladewa (Pixabay)
Ditolak Maladewa, Israel Sarankan Warganya Liburan ke Lakshadweep di India

Keputusan Maladewa untuk melarang wisatawan Israel masuk ke negaranya sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza.


Narendra Modi 3 Periode, Perdana Menteri India Sukses Pertahankan Kekuasaannya

6 hari lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi memberi isyarat saat ia tiba di markas besar Partai Bharatiya Janata (BJP) di New Delhi, India, 4 Juni 2024. REUTERS/Adnan Abidi
Narendra Modi 3 Periode, Perdana Menteri India Sukses Pertahankan Kekuasaannya

Narendra Modi secara resmi mempertahankan kekuasaannya sebagai Perdana Menteri India tiga periode. Ini perjalanan politiknya.


Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

7 hari lalu

Perdana Menteri India, Narendra Modi, (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping. Reuters India
Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

Kementerian Luar Negeri Cina menyerukan hubungan bilateral yang sehat dan stabil dengan India setelah kemenangan Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilu.