Jelang KTT ASEAN, Amnesty Internasional Desak Investigasi Dalang Kudeta Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Myanmar di Thailand menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pasca kudeta militer Myanmar, pada 1 Februari 2021. Mereka membawa potret Jenderal Min Aung Hlaing yang dicoret dengan tulisan

    Warga Myanmar di Thailand menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok pasca kudeta militer Myanmar, pada 1 Februari 2021. Mereka membawa potret Jenderal Min Aung Hlaing yang dicoret dengan tulisan "Memalukan, Diktator. Kami Tidak Akan Memaafkanmu". REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pihak memandang KTT ASEAN sebagai momentum untuk mengakhiri krisis di Myanmar. Salah satunya adalah Amnesty International. Dikutip dari kantor berita Reuters, Amnesty Internasional meminta ASEAN untuk mendorong investigasi terhadap dalang Kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, yang dikabarkan bakal berkunjung ke KTT ASEAN Sabtu ini, 24 April 2021.

    "Sebagai bagian dari Konvensi Menentang Penyiksaan Terhadap Manusia PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab hukum untuk memperkarakan ataupun mengekstradisi tersangka pelanggaran di wilayahnya," ujar Amnesty International dalam keterangan persnya, Jumat, 23 April 2021.

    Diberitakan sebelumnya, KTT ASEAN akan menjadi pertemuan internasional pertama yang membahas langsung isu krisis Myanmar. Sejak dimulai pada 1 Februari lalu, kudeta Myanmar telah memakan korban jiwa hingga 700 orang lebih. Di sisi lain, 2000 lebih orang, mulai dari aktivis hingga selebritas, telah ditangkap secara sepihak oleh junta Myanmar karena dianggap memprovokasi warga untuk melakukan perlawanan.

    Selama ini, upaya internasional terhadap krisis Myanmar baru sebatas upaya diplomasi atau pemberian sanksi. Sebagai contoh, pekan lalu, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap 10 pejabat Militer Myanmar dan 2 konglemerasi afiliasi junta. Namun, upaya-upaya tersebut belum berhasil membuat junta Myanmar bergerak untuk mengakhiri kudeta. Berbagai pihak berharap KTT ASEAN bisa menjadi pembeda.

    Deputi Direktur Regional untuk Riset Amnesty International, Emerlynne Gil, menyampaikan bahwa krisis Myanmar akan menjadi ujian pertama ASEAN dalam menghadap situasi kudeta. Ia paham bahwa Piagam ASEAN, secara tradisional, tidak memperbolehkan intervensi atas urusan internal negara anggota dan hanya bergerak berdasarkan konsensus.

    "Krisis Myanmar yang dipicu oleh militer menghadapkan ASEAN pada ujian terbesarnya dalam sejarah."

    "Komitmen blok ASEAN soal non-intervensi tidak bisa menjadi pegangan lagi. Apa yang terjadi di Myanmar bukan urusan internal lagi, tetapi pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan kemanusiaan yang berdampak regional maupun luas," ujar Gil menegaskan.

    Sebelum KTT ASEAN digelar esok Sabtu, berbagai Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu malam ini untuk membahas langkah persiapan untuk esok. Selain itu, juga untuk bertukar informasi terkait perkembangan terbaru di Myanmar.

    Adapun dalam pertemuan esok, tidak semua pemimpin negara ASEAN datang. Pemimpin negara Thailand, Laos, dan Filipina mengabarkan tidak akan hadir akan alasan yang berbeda-beda. PM Thailand Prayuth Chan-o-cha, misalnya, tidak hadir dengan alasan bahaya pandemi COVID-19.

    Baca juga: Kedatangan Min Aung Hlaing Momentum KTT ASEAN Merespon Krisis Myanmar

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H