Arab Saudi Menawarkan Gencatan Senjata di Yaman, Houthi Ragu

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Militan Houthi menyerang ladang minyak Arab Saudi menggunakan drone pada Minggu, 7 Maret 2021. Sumber: Reuters

    Militan Houthi menyerang ladang minyak Arab Saudi menggunakan drone pada Minggu, 7 Maret 2021. Sumber: Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi menawarkan inisiatif (proposal damai) baru untuk mengakhiri perang di Yaman. Dikutip dari kantor berita Reuters, inisiatif tersebut meliputi gencatan senjata secara nasional serta pembukaan lagi aktivitas ekonomi di Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hodeidah. Khusus Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hodeidah, Arab Saudi membatasi aktivitas ekonomi di sana ke hal yang berkaitan dengan pangan dan energi.

    Houthi, selaku pihak yang berperang dengan Saudi, meragukan tawaran itu. Mereka menganggap tawaran Saudi tanggung, kurang luas, terutama soal Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hodeidah. Houthi ingin pembukaan blokade secara total di kedua tempat terkait untuk aktivitas ekonomi yang lebih luas.

    "Tawaran itu tidak ada yang baru. Kami sebenarnya mengharapkan Arab Saudi mengakhiri segala blokadi di bandara dan pelabuhan agar 14 kapal yang ditahan koalisi bisa masuk lagi," ujar Kepala Negosiator Houthi, Mohammed Abdulsalam, Selasa, 23 Maret 2021.

    Abdulsalam mengatakan bahwa dirinya akan menegosiasikan tawaran damai tersebut dengan Arab Saudi dan Amerika. Ia berharap bisa ditemukan resolusi yang mengakhiri semua blokade secara total.

    Sebagaimana diketahui, peperangan di Yaman sudah berlangsung lama, sejak 2014 lalu. Perang Yaman mempertemukan gerakan Houthi yang berpihak pada Iran melawan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung koalisi militer pimpinan Arab Saudi sejak 2015. Houthi menyakini Pemerintah Yaman korup. 

    Berkali-kali upaya untuk menuntaskan peperangan di Yaman mental. Hal itu diperburuk dengan langkah mantan Presiden Amerika Donald Trump yang memberi sanksi serta label khusus teroris global (SDGT) dan organisasi teroris asing (FTO) pada Houthi. Menurut PBB, langkah Trump malah memperburuk situasi di Yaman.

    Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato "prime time" pertamanya sebagai presiden, menandai peringatan satu tahun lockdown Amerika Serikat untuk memerangi pandemi penyakit virus corona (COVID-19) dan berbicara tentang dampak pandemi selama pidato dari East Room Gedung Putih di Washington, AS, 11 Maret 2021. [REUTERS / Tom Brenner]

    Saat Joe Biden terpilih menggantikan Trump sebagai Presiden Amerika, rencana untuk mengakhiri perang di Yaman kembali digagas. Biden mengawalinya dengan mencabut label teroris yang diberikan oleh Trump. Selain itu, diplomasi digenjot, bantuan kemanusiaan dikirim, pengawasan ditingkatkan, dan sanksi difokuskan pada hal-hal yang mengancam damai.

    Joe Biden juga menunjuk diplomat veteran AS Timothy Lenderking sebagai utusan khusus untuk Yaman dengan tujuan mendukung upaya diplomatik. Lenderking telah berada di Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Saudi dan Yaman soal rencana damai. Inisiatif kali ini diduga sebagai salah satu hasilnya.

    Menanggapi inisiatif damai terbaru, Amerika mengapresiasi langkah Arab Saudi dan Yaman untuk segera mengakhiri perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Jalina Porter, menyatakan negosiasi masih berjalan sehingga inisiatif damai yang ditawarkan bisa berubah sewaktu-waktu. "Setidaknya kami sudah satu langkah di jalan yang benar," ujar Porter.

    Selama perang Yaman berlangsung, lebih dari 100 ribu orang menjadi korban jiwa. Mayoritas adalah penduduk sipil menurut data The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). Dan, selama perang berlangsung, yang disebut sebagai perang proxi Arab Saudi dan Iran, 80 persen warga Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan. 

    Baca juga: AS Bakal Cabut Label Teroris Untuk Kelompok Houthi Yaman

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.