Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Marzuki Darusman: Kekerasan Aparat Myanmar Dilakukan dengan Impunitas

image-gnews
Marzuki Darusman saat seminar tentang kekejaman rezim Korea Utara di seminar Jalan Panjang Penegakkan dan Penghormatan HAM di Korea Utara, di LIPI, Jakarta (29/4). Marzuki adalah pelapor khusus PBB untuk HAM Korut. TEMPO/Maria Rita
Marzuki Darusman saat seminar tentang kekejaman rezim Korea Utara di seminar Jalan Panjang Penegakkan dan Penghormatan HAM di Korea Utara, di LIPI, Jakarta (29/4). Marzuki adalah pelapor khusus PBB untuk HAM Korut. TEMPO/Maria Rita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat hak asasi manusia dan ketua Misi Pencari Fakta Internasional Independen Dewan HAM PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, mengatakan dunia internasional belum cukup melakukan tekanan ke junta militer bahkan ketika korban jiwa semakin banyak berjatuhan.

Marzuki Darusman mengatakan bahwa perkembangan situasi di Myanmar sudah besar dan sudah semestinya komunitas internasional bertindak. "Kekerasan yang dilakukan pemerintah dan tentara dengan menggunakan seluruh peralatan pengendali kerusuhan seperti gas air mata, semprotan meriam air bertekanan tinggi, dan penghadangan dilakukan. Militer tidak menahan diri lagi," kata Marzuki Darusman kepada Tempo, 1 Maret 2021.

"Kekerasan aparat ini berlangsung dengan impunitas, tanpa penindakan hukum. Padahal aturan internasional soal protes rakyat, jelas sekali seharusnya ada perlindungan hukum untuk pemrotes," ujarnya.

Pada 28 Februari pengunjuk rasa anti-kudeta ditembaki di berbagai bagian kota terbesar Yangon setelah granat setrum, gas air mata, dan tembakan di udara, gagal membubarkan protes mereka, menurut laporan Reuters. Sedikitnya 18 orang tewas di tangan aparat keamanan Myanmar pada protes kemarin, menjadikannya sebagai demonstrasi paling berdarah sejak protes kudeta 1 Februari dimulai.

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri, mengaku sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar setelah belasan orang tewas dalam demonstrasi Ahad.

"Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk," tulis pernyataan Kemenlu RI pada Ahad.

Para pengunjuk rasa berlindung saat mereka bentrok dengan petugas polisi anti huru hara selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Indonesia telah memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam upaya menyelesaikan krisis di Myanmar, setelah tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi bersama sebagian besar pimpinan partainya.

Namun Marzuki Darusman mengatakan tindakan pemerintah Indonesia belum cukup untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Jadi negara ASEAN bersembunyi di balik satu sama lain. Ini memprihatinkan. Indonesia juga ikut bersikap demikian, seolah ini urusan dalam negeri Myanmar saja. Indonesia kemarin sudah menyatakan situasi di Myanmar perlu diselesaikan sesuai hukum dan dengan dialog. Itu menunjukkan Indonesia seperti peduli. Tapi di sisi lain juga menandakan Indonesia cuma memandang ini urusan dalam negeri. Ada dualisme sikap Indonesia," kata Maruziki Darusman.

Marzuki Darusman mengatakan keliru jika masalah Myanmar akan selesai dengan sendirinya, dan ini yang terlihat pada sikap negara-negara ASEAN. "Indonesia bisa memikul beban lebih besar kalau situasi di Myanmar berlarut-larut," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maruski Darusman mengatakan Indonesia memiliki posisi yang baik di lembaga-lembaga politik PBB, baik di Dewan Keamanan maupun Dewan HAM. "Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, bagaimana pun Indonesia harus ikut bertanggung jawab terhadap konflik mana pun di dunia. Itu konsekuensi sebagai anggota DK PBB. Apalagi kalau masalah ini terjadi di depan rumah sendiri," papar Marzuki Darusman.

Pengadilan Myanmar mengajukan dakwaan lain terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi pada hari Senin, kata seorang pengacara yang mewakilinya, Reuters melaporkan.

Sementara itu, pengunjuk rasa kembali turun ke jalan menentang tindakan keras oleh pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya 18 orang pada hari sebelumnya.

Baca juga: Korban Berjatuhan di Myanmar, Pelapor Khusus PBB Minta Dunia Bertindak

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan negara anggota PBB memiliki opsi untuk meredam kekerasan dengan menghukum junta militer, memberlakukan embargo senjata, dan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan penindakan demonstrasi.

"Negara anggota PBB diharapkan menggelar pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk segera menilai situasi dan mempertimbangkan untuk meminta otoritas Bab VII berdasarkan Piagam PBB," kata Tom Andrews dalam pernyataan tertulis.

Tom Andrews mengatakan sangat jelas serangan junta militer akan terus berlanjut sehingga komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya.

Dia mengusulkan embargo senjata global, lebih banyak sanksi dari lebih banyak negara terhadap mereka yang berada di balik kudeta militer Myanmar, sanksi terhadap bisnis militer Myanmar, dan rujukan Dewan Keamanan PBB ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

50 menit lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

2 hari lalu

(ki-ka) Perwakilan UNESCO Zakki Gunawan , DR Nelly, S.kom.,MM.,CSCA rektor BINUS University ,Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widiniarko, M. Sc, Ketua Pengurus NUNI, Rini Widyantini SH MPM Sekretaris Kementrian PAN RB, Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Maniza Zaman perwakilan UNICEF, Prof. Ignasius D.A Sutapa ketua APDI, dalam peluncuran Indonesia's Digital Transfromation multistake holder partnership (Pusat Informasi PBB (UNIC) / Bayu Wicaksono
Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

Kolaborasi PBB dengan 21 universitas di Indonesia untuk mendukung transformasi digital.


Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

3 hari lalu

Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat bahwa ia telah menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

3 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBB

4 hari lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBB

Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam pilpres 2024.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Top 3 Dunia: Gudang Makanan PBB Diserang hingga Sorotan Media Asing soal Gugatan Anies

4 hari lalu

Pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Top 3 Dunia: Gudang Makanan PBB Diserang hingga Sorotan Media Asing soal Gugatan Anies

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 14 Maret 2024 diawali oleh kabar UNRWA mengatakan salah satu gudangnya di Gaza hancur diserang Israel.


Investigasi PBB: Tank Israel Sengaja Menembak Sejumlah Reporter di Lebanon

4 hari lalu

Jurnalis Reuters Issam Abdallah mengambil foto selfie saat bekerja di Maras, Turki, 11 Februari 2023. REUTERS/Issam Abdallah
Investigasi PBB: Tank Israel Sengaja Menembak Sejumlah Reporter di Lebanon

Investigasi Pasukan Sementara PBB di Lebanon menemukan tank Israel membunuh reporter Reuters Issam Abdallah dan melukai beberapa lainnya pada Oktober.


Gudang Makanan PBB di Gaza Hancur Diserang Israel, 5 Tewas

5 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Gudang Makanan PBB di Gaza Hancur Diserang Israel, 5 Tewas

israel menghancurkan gudang makanan UNRWA dengan dalih menargetkan anggota Hamas.