Marzuki Darusman: Kekerasan Aparat Myanmar Dilakukan dengan Impunitas

Marzuki Darusman saat seminar tentang kekejaman rezim Korea Utara di seminar Jalan Panjang Penegakkan dan Penghormatan HAM di Korea Utara, di LIPI, Jakarta (29/4). Marzuki adalah pelapor khusus PBB untuk HAM Korut. TEMPO/Maria Rita

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat hak asasi manusia dan ketua Misi Pencari Fakta Internasional Independen Dewan HAM PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, mengatakan dunia internasional belum cukup melakukan tekanan ke junta militer bahkan ketika korban jiwa semakin banyak berjatuhan.

Marzuki Darusman mengatakan bahwa perkembangan situasi di Myanmar sudah besar dan sudah semestinya komunitas internasional bertindak. "Kekerasan yang dilakukan pemerintah dan tentara dengan menggunakan seluruh peralatan pengendali kerusuhan seperti gas air mata, semprotan meriam air bertekanan tinggi, dan penghadangan dilakukan. Militer tidak menahan diri lagi," kata Marzuki Darusman kepada Tempo, 1 Maret 2021.

"Kekerasan aparat ini berlangsung dengan impunitas, tanpa penindakan hukum. Padahal aturan internasional soal protes rakyat, jelas sekali seharusnya ada perlindungan hukum untuk pemrotes," ujarnya.

Pada 28 Februari pengunjuk rasa anti-kudeta ditembaki di berbagai bagian kota terbesar Yangon setelah granat setrum, gas air mata, dan tembakan di udara, gagal membubarkan protes mereka, menurut laporan Reuters. Sedikitnya 18 orang tewas di tangan aparat keamanan Myanmar pada protes kemarin, menjadikannya sebagai demonstrasi paling berdarah sejak protes kudeta 1 Februari dimulai.

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri, mengaku sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar setelah belasan orang tewas dalam demonstrasi Ahad.

"Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk," tulis pernyataan Kemenlu RI pada Ahad.

Para pengunjuk rasa berlindung saat mereka bentrok dengan petugas polisi anti huru hara selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Indonesia telah memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam upaya menyelesaikan krisis di Myanmar, setelah tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi bersama sebagian besar pimpinan partainya.

Namun Marzuki Darusman mengatakan tindakan pemerintah Indonesia belum cukup untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Jadi negara ASEAN bersembunyi di balik satu sama lain. Ini memprihatinkan. Indonesia juga ikut bersikap demikian, seolah ini urusan dalam negeri Myanmar saja. Indonesia kemarin sudah menyatakan situasi di Myanmar perlu diselesaikan sesuai hukum dan dengan dialog. Itu menunjukkan Indonesia seperti peduli. Tapi di sisi lain juga menandakan Indonesia cuma memandang ini urusan dalam negeri. Ada dualisme sikap Indonesia," kata Maruziki Darusman.

Marzuki Darusman mengatakan keliru jika masalah Myanmar akan selesai dengan sendirinya, dan ini yang terlihat pada sikap negara-negara ASEAN. "Indonesia bisa memikul beban lebih besar kalau situasi di Myanmar berlarut-larut," ujarnya.

Maruski Darusman mengatakan Indonesia memiliki posisi yang baik di lembaga-lembaga politik PBB, baik di Dewan Keamanan maupun Dewan HAM. "Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, bagaimana pun Indonesia harus ikut bertanggung jawab terhadap konflik mana pun di dunia. Itu konsekuensi sebagai anggota DK PBB. Apalagi kalau masalah ini terjadi di depan rumah sendiri," papar Marzuki Darusman.

Pengadilan Myanmar mengajukan dakwaan lain terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi pada hari Senin, kata seorang pengacara yang mewakilinya, Reuters melaporkan.

Sementara itu, pengunjuk rasa kembali turun ke jalan menentang tindakan keras oleh pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya 18 orang pada hari sebelumnya.

Baca juga: Korban Berjatuhan di Myanmar, Pelapor Khusus PBB Minta Dunia Bertindak

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan negara anggota PBB memiliki opsi untuk meredam kekerasan dengan menghukum junta militer, memberlakukan embargo senjata, dan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan penindakan demonstrasi.

"Negara anggota PBB diharapkan menggelar pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk segera menilai situasi dan mempertimbangkan untuk meminta otoritas Bab VII berdasarkan Piagam PBB," kata Tom Andrews dalam pernyataan tertulis.

Tom Andrews mengatakan sangat jelas serangan junta militer akan terus berlanjut sehingga komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya.

Dia mengusulkan embargo senjata global, lebih banyak sanksi dari lebih banyak negara terhadap mereka yang berada di balik kudeta militer Myanmar, sanksi terhadap bisnis militer Myanmar, dan rujukan Dewan Keamanan PBB ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

REUTERS






Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

2 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


Dolar AS Semakin Mentereng, Apa Mata Uang Terkuat di ASEAN Saat Ini?

3 hari lalu

Dolar AS Semakin Mentereng, Apa Mata Uang Terkuat di ASEAN Saat Ini?

Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia menjadi tiga negara anggota ASEAN dengan mata uang terkuat setelah peristiwa penguatan dolar AS belakangan ini.


Kenali 11 Mata Uang Negara ASEAN sebelum Berwisata ke Asia Tenggara, Berapa Kurs Rupiahnya?

3 hari lalu

Kenali 11 Mata Uang Negara ASEAN sebelum Berwisata ke Asia Tenggara, Berapa Kurs Rupiahnya?

Sebelum leancong ke nagara Asia Tenggara, ketahui dulu 11 mata uang negara ASEAN berikut kurs mata uang dengan rupiah saat ini.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

3 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

3 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

3 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

4 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

4 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

5 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

5 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia